Kontrak Bisnis Migas, Negara Ibarat Pemilik Sawah

Liputan6.com, Jakarta Tak ada yang meragukan bahwa industri hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Selain memberikan keuntungan berlimpah dari segi bisnis, migas juga memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia.

Namun, dibalik keuntungan dan manfaatnya yang besar terdapat beberapa hal penting yang perlu kita ingat terutama dari segi karakter bisnis migas.

Pertama, pendapatan baru diterima bertahun-tahun setelah pengeluaran direalisasikan. Kedua, bisnis ini memiliki risiko dan ketidakpastian tinggi serta melibatkan teknologi canggih. Dan ketiga, usaha hulu migas memerlukan investasi yang sangat besar.  

Untuk menyiasati tantangan dan meraih peluang dari bisnis migas, Indonesia sebagai negara dengan potensi migas yang cukup besar menerapkan kontrak bisnis dengan model bagi hasil atau Production Sharing Contract (PSC). Skema ini dianggap para ahli migas tanah air mampu mengoptimalkan
penerimaan negara sekaligus melindungi dari paparan risiko tinggi terutama pada fase eksplorasi.

Skema bagi hasil atau PSC diterapkan bukan 5 atau 10 tahun yang lalu, melainkan sejak tahun 1966 saat PERTAMINA pertama kali menandatangani kontrak bagi hasil dengan Independence Indonesian American Oil Company (IIAPCO). Bahkan, kontrak ini tercatat sebagai kontrak PSC pertama dalam sejarah industri migas dunia. Dengan kontrak ini, negara berperan lebih besar dalam hal kewenangan manajemen kegiatan usaha hulu migas.

Ilustrasi Skema Kontrak Bagi Hasil (PSC)

PSC dapat diibaratkan dengan model usaha petani penggarap yang banyak dipraktikkan di nusantara. Pemerintah adalah pemilik “sawah” yang mengamanatkan pengelolaan lahan kepada “petani penggarap”.

Dalam bisnis hulu migas, “petani penggarap” ini adalah perusahaan migas baik nasional maupun asing. Penggarap ini menyediakan semua modal dan alat yang dibutuhkan.

Semua pengeluaran ini tentunya harus disetujui pemilik sawah, karena modal tersebut akan dikembalikan kelak saat panen. Penggantian ini, yang dalam dunia migas dikenal dengan istilah cost recovery, hanya dilakukan jika “panen” tersebut berhasil atau ada temuan cadangan yang komersial untuk dikembangkan.

Jika tidak, semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh penggarap (kontraktor migas). Saat “panen” tiba, produksi akan dikurangkan terlebih dahulu dengan modal yang harus dikembalikan, baru kemudian dibagi antara pemilik sawah dengan penggarap sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. 

Demikianlah PSC bekerja. Dengan pola ini, negara bisa memanfaatkan anugrah sumber daya migas karena modal dan teknologi disediakan oleh investor.

Selanjutnya, apakah pemerintah punya kendali bisnis hulu migas?