DPR Nilai Jalan Tol Lebih Efektif dibanding Kereta Cepat

Liputan6.com, Jakarta - Komisi V DPR RI yang membidangi perhubungan, telekomunikasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal, menilai rencana pemerintah untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung sebaiknya ditunda, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang tengah melemah.

Anggota Komisi V DPR Miryam S Haryani mengatakan, selain karena faktor lemahnya perekonomian Indonesia, rencana pembangunan kereta cepat ini juga tidak jelas letak urgensinya.

Apabila pemerintah beralasan soal mobilitas, Miryam mamandang, selama ini rute Jakarta-Bandung sudah dapat dilayani melalui jaringan kereta api dan jalan tol yang kondisinya relatif bagus baik dari pelayanan maupun harga yang kompetitif.

"Bahkan saya melihat tidak ada keunggulan baru yg ditawarkan oleh hadirnya kereta cepat ini nanti," kata Miryam di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Dia justru menilai dengan adanya kereta cepat malah akan semakin membuat timpang pembangunan infrastruktur Jawa dan Luar Jawa. Menurutnya, apabila pemerintah tetap memaksakan proyek ini tentu Presiden Jokowi akan terlihat tidak konsisten dengan komitmennya untuk mengedepankan pembangunan infrastruktur luar Jawa guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Miryam berujar, kereta cepat ini juga akan terhambat dengan kondisi dalam kota Jakarta maupun Bandung yang sering kali macet sehingga menyusahkan masyarakat untuk naik kereta cepat itu sendiri. Hal itu dikarenakan lama waktu tempuh dari rumah menuju stasiun itu hampir sama dengan waktu tempuh langsung dari rumah menuju Bandung.

"Sehingga masyarakat akan lebih memilih ke Bandung menggunakan kendaraan pribadi daripada naik kereta cepat," ujar Miryam.

Belum lagi, sambung Miryam, masalah akan muncul dalam penentuan tarif tiketnya, jangan sampai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terbebani untuk mensubsidi harga tiket kereta cepat ini karena faktor masyarakat yang belum mampu menjangkau apabila dijual terlalu mahal.

"Sebaiknya pemerintah fokus pada pembangunan yang lebih urgen dan punya dampak lebih besar terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Luar Jawa jauh lebih membutuhkan perhatian dan mendesak dibangun infrastruktur yang memadai guna mendorong pertumbuhan ekonomi daripada obsesi membangun kereta cepat yang tak jelas urgensinya," papar dia.

Politisi Partai Hanura ini menuturkan, apabila kegiatan ini terus dipaksakan maka pemerintahan sekarang akan kehabisan energi hanya untuk mengurus pembangunan yang tak perlu dan tidak berdampak positif untuk kemajuan bangsa. (Luqman/Gdn)