INSA Desak Pemerintahan Realisasikan Asas Cabotage di Makassar

Liputan6.com, Surabaya - Para pengusaha kapal yang tergabung dalam Indonesia National Shipowners Association (INSA) mendesak Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk segera merealisasikan beyond cabotage di Seluruh pelabuhan di Indonesia.

Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pimpinan Pusat INSA, Hamka mengatakan, beyond cabotage menjadi permasalahan yang sangat penting. Dengan belum meratanya pelaksanaan asas cabotage di seluruh pelabuhan di Indonesia, maka sudah bisa dipastikan setiap tahunnya negara rugi sebesar US$ 500 Juta. 

"Saat ini yang belum melakukan beyond cabotage atau asas cabotage adalah pelabuhan yang ada di wilayah Pelindo IV. Maka kami mendesak pemerintah untuk merealisasikannya asas tersebut di pelabuhan Makassar dan kami selalu mengawal kebijakan pemerintah terkait beyond cabotage," kata Hamka seperti ditulis pada Minggu (20/9/2015).

Hamka menegaskan, saat ini Pemerintah sudah meminta kepada INSA untuk membuat road map dari asas tersebut. Rencananya, di awal 2016 organisasi tersebut sudah memiliki road map dan ditargetkan pada 2018 pelaksanaan dari road map tersebut sudah mencapau lebih dari 50 persen.

"Jadi road map sementara telah disusun. Supaya lembaga pembiayaan, lembaga perbankan, lembaga keuangan, kebijakan fiskal, kementerian perhubungan, Menko Maritim, Kementerian Perdagangan menjadi satu dan secara sinkron mendukung kebijakan ini," tandas Hamka.

Sementara itu, Biro Perencanaan Pelindo IV, Kusmahadi mengakui bahwa pihaknya sedang dalam proses menjalankan 5 poin target agar bisa memenuhi beyond cabotage.

Kelima poin tersebut diantaranya, Tersedianya pelabuhan dengan kapasitas lebih besar dari kebutuhan. Mampu mengakomodasi kapal besar atau mempunyai kedalaman minimal 14 meter.

"Selanjutnya kepastian pelayanan standar Internasional dan Interkoneksi, Fareland serta Hiterland," pungkas Kusmahadi. (Dian Kurniawan/Gdn)