Ini Langkah Jokowi Atasi Inflasi Akibat El Nino

Liputan6.com, Jakarta - Kondisi kekeringan berkepanjangan mengancam pasokan pangan sehingga berpotensi mengakibatkan tingginya harga-harga bahan pangan dan inflasi pada tahun ini. Rupanya, diam-diam hal ini sudah diantisipasi langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mantan Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Kepresidenan, Purbaya Yudhi Sadewa memandang kebijakan yang diambil Presiden Jokowi sudah konkret demi rakyat Indonesia. Saat masih di pemerintahan, Purbaya mengaku pernah berdiskusi dengan Jokowi mengenai El Nino.

"Saya bilang ke beliau, harga-harga akan naik karena musim paceklik dan El Nino, sehingga ancamannya bisa jelek di Desember-Januari 2015," ujar dia saat bercerita di Diskusi Senator Kita, Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (20/9/2015).

Ternyata, kata Purbaya, Presiden sudah mengambil langkah lebih cepat dari para pembantunya dengan mengirimkan orang-orang kepercayaan ke Vietnam dan Thailand. Tujuannya mempersiapkan impor beras dari dua negara tersebut.

"Beliau menjawab telah kirim orang diam-diam ke Vietnam dan Thailand untuk persiapan impor beras. Kalau perlu dalam waktu 10 hari sudah sampai di sini (Indonesia). Jadi kebijakan Pak Presiden cukup jelas," tegas dia.

Purbaya mengakui bahwa kebijakan Jokowi fokus pada menjaga daya beli masyarakat. Dalam hal ini, sambungnya, Presiden memerintahkan penyaluran beras miskin (raskin) ke-13 dan 14 secepatnya, menggelontorkan dana Bantuan Langsung Tunai dan bantuan sosial lain.

"Belum lagi percepatan infrastruktur yang akan dikebut dengan groundbreaking proyek-proyek besar, seperti PLTU Batang. Kata Presiden, jika dalam sebulan ke depan tidak jalan, awas. Jadi pesannya jelas, kepada yang punya proyek jangan main-main dengan implementasi," ucapnya.

Lebih jauh Ekonom Danareksa Research Institute itu menilai, paket kebijakan ekonomi tahap I hanya sebuah retorika yang sudah dikerjakan di masa lalu. Paket kebijakan tersebut juga dianggap kurang komplit tanpa dorongan tambahan fiskal dan moneter.

"Saya sebutnya sih paket kebijakan irit, mau mendorong ekonomi tapi tidak ada sama sekali dorongan fiskal dan moneter. Mau dorong, tapi tidak mau keluar duit. Padahal kita perlu sesuatu yang mendorong sentimen di pasar saat ekonomi sedang lemah, termasuk dampaknya jangan kelamaan sampai 3 tahun, tapi paling cepat 2 bulan," saran Purbaya. (Fik/Gdn)