Usul Greenpeace Indonesia untuk Menteri Susi

Liputan6.com, Jakarta - Greenpeace Indonesia mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengintegrasikan data armada tangkap baik dari pusat ke daerah. Langkah tersebut perlu diambil untuk menciptakan perikanan yang berkelanjutan.

"Bagaimana mengintegrasikan data armada perikanan pusat ke daerah. Sangat memalukan kita belum ada. Padahal sistem sudah  ada tapi data belum terintegrasi. Data miss di mana apakah kementerian atau pemdanya tidak mau  tahu," kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Arifsyah Nasution, di Jakarta, Senin (21/9/2015).

Pihaknya juga mengusulkan pemberian catatan bersih kepada kapal-kapal. Hal tersebut diambil supaya masyarakat juga mengetahui kapal mana saja yang memiliki predikat baik.

"Kalau kita LSM, Greenpeace Indonesia kasih blacklist. Ada inisitatif pemerintah bikin whitelist, ini kapal yang mana dipublikasikan supaya masyarakat ikut mengawal," tutur Arifsyah.

Sementara itu, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah. Di antaranya dengan kebijakan  pelarangan  bongkar muat di laut (transhipment). Kemudian moratorium kapal eks asing. "Posisi kita jelas tak perlu ada kapal asing," tambahnya.

Selain itu menghentikan pemakaian alat tangkat yang secara masif merusak seperti trawl. Alat tersebut memang perlu dihentikan karena menarik semua jenis ikan."Kalau Indonesia pakainya pukat ikan, itu salah satu trawl. Kita mendorong tidak ada trawl," ujar dia. (Amd/Ahm)