Sofyan Djalil Dicecar Karena Usul 2 Hal Ini ke DPR

Liputan6.com, Jakarta - Komisi XI DPR mencecar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil dengan pertanyaan dan kritikan terkait usulannya menaikkan target tingkat kemiskinan maupun tingkat pengangguran.

Dalam Rapat Kerja Lanjutan Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, Komisi XI dan pemerintah telah menyepakati beberapa target pembangunan, seperti tingkat kemiskinan 5,2-5,5 persen, pengangguran 9,0-10,0 persen, gini rasio 0,39 dan indeks pembangunan manusia (IPM) 70,10.

Namun tiba-tiba di akhir pembacaan kesimpulan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil mengusulkan kenaikan tingkat kemiskinan menjadi 5,3 persen-5,6 persen dan tingkat pengangguran 9,5 persen-10,5 persen.

"Pressure atau tekanan terhadap lapangan kerja masih terjadi sampai hari ini sehingga tingkat kemiskinan akan terjadi peningkatan. Angka ini menyesuaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan 5,3 persen," jelas Sofyan di Gedung DPR, Selasa (22/9/2015) malam.  

Sontak, usulan tersebut mengundang reaksi dari beberapa anggota Komisi XI. Sebut saja Anggota Komisi XI Fraksi Golkar, Misbakhun yang mengkritik pengajuan angka tersebut.

"Ini konsekuensi politiknya semakin berat lho, Pak. Keadaan makin memburuk karena angkanya meningkat dan perlu bicara dengan Presiden. Sebab tidak ada menteri yang menjalankan visi menteri sendiri. Konsultasi dulu dengan Presiden," tegas dia.  

Anggota Komisi XI lain, Andreas Eddy Susetyo menambahkan, seharusnya target pembangunan, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang sebelumnya diusulkan dapat menjadi tantangan bersama untuk DPR dan pemerintah.

"Kita bisa bersama mencari sektor-sektor mana yang mampu menciptakan lapangan kerja, supaya 1 persen pertumbuhan bisa kembali menyerap 250-400 ribu tenaga kerja. Tingkat pengangguran dan kemiskinan adalah harga mati," cetus dia.

Setelah melalui perdebatan alot, akhirnya tingkat pengangguran yang disetujui pemerintah dan Komisi XI DPR dikisaran 5,2-5,5 persen tingkat pengangguran; tingkat kemiskinan 9,0-10,0 persen dan gini rasio (indeks) 0,39 persen serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70,10.