Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memastikan tetap melanjutkan kereta cepat Jakarta-Bandung. Kecepatan yang diperlukan untuk kereta cepat ini sekitar 250-300 kilometer (km)/jam.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, untuk penggarapan kereta cepat menggunakan mekanisme business to business (B to B). Kemudian, tidak melibatkan anggaran negara. Persyaratan lain, tidak menggunakan jaminan dari pemerintah.
"Tiga hal itu diputuskan," kata dia usai rapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (1/9/2015).
Dalam hal ini, Rini mengatakan yang bakal menggarap kereta cepat ialah China. Pasalnya, negara tersebut memenuhi tiga persyaratan itu.
"Dilihat dari dua proposal yang diterima , yang memenuhi dua proposal adalah proposal China. Tidak minta jaminan apa-apa, tidak minta anggaran pemerintah dan tranksaksi B to B," jelasnya.
Saat ini, kata dia, perusahaan BUMN Indonesia sedang melakukan pendalaman dengan BUMN China untuk perjanjian joint venture. Mekanisme penggarapannya, dengan konsorsium BUMN.
"BUMN melakukan pendalaman dengan BUMN China untuk melakukan join venture agreement lagi negosiosi. Ini konsorsium BUMN, terdiri PT Jasa Marga Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, PTPN VIII dan PT KAI," tuturnya. Demikian pula dengan China menggunakan konsorsium di bawah China Railway Corporation.
Penggarapan kereta cepat ini akan menggunakan pinjaman dari China Development Bank (CDB), dimana pinjaman tersebut mengambil porsi 75 persen dari total proyek. Nilai proyek sendiri ditaksir sekitar Rp 70 triliun-Rp 80 triliun.
"Skema jelas, mereka tawarkan 40 tahun CDB, 10 tahun grace period, 30 tahun pengembalian, bunga 2 persen," tandas dia. (Amd/Ndw)
Konsorsium BUMN Garap Kereta Cepat Bareng China
Pemerintah memastikan tetap melanjutkan kereta cepat Jakarta-Bandung.
Advertisement