Permintaan Pengusaha Tekstil kepada Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) baru saja bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang lebih 1,5 jam tersebut, para pengusaha menceritakan berbagai keluhan kepada Jokowi.

Ketua Dewan Pengurus Nasional API, Ade Sudrajat menjelaskan salah satu keluhan yang utama adalah maraknya pakaian impor ilegal di pasaran‎ yang menggerus pangsa pasar produsen tekstil lokal.

Untuk mengatasi itu, Ade memberikan contoh langkah untuk mengatasinya. Langkah ini pernah dilakukan di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Pernah terjadi pada kepemimpinan Presiden SBY yang sanggup hentikan (impor pakaian ilegal) selama 1 tahun dan itu di gudang kosong, kenapa kita tidak lakukan sekarang?‎," kata Ade saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Ade menuturkan,‎ dalam kurun waktu lima tahun terahir pangsa pasar produk tekstil dalam negeri menurun drastis dari 60 persen pada 2010 hanya menjadi 30 persen pada 2015.

"Sekarang saja di Tanah Abang, itu 90 persen pakaian yang dijual itu impor, tidak ada yang lebelnya dari lokal, ini sebagai bukti," tegas dia.

Dari keluhan yang disampaikan tersebut, Ade mengatakan, Presiden Jokowi menjanjikan peningkatan pasar tekstil Indonesia ke luar negeri selain mengupayakan untuk mencegah adanya impor pakaian ilegal tersebut. Perluasan pasar ke luar negeri itu dilakukan dengan akan dilakukan Free Trade Agreement dengan Eropa dan Turki.

Tidak hanya itu, demi mengurangi biaya produksi, Asosiasi Pertekstilan Indonesia  juga meminta kepada Presiden Jokowi‎ untuk memberikan keringanan biaya-biaya energi seperti listrik dan gas."Selain itu juga kita mohon agar pajak pertambahan nilai‎ dikecualikan, dihapus atau diapakan, karena ini belum barang jadi," kata Ade. (Yas/Ahm)