Evaluasi Tugas BI, DPR Gelar Rapat Tertutup

Liputan6.com, Jakarta - Komisi XI DPR memanggil pejabat Bank Indonesia (BI) untuk mengevaluasi tugas dan wewenang Bank Sentral ini, termasuk menjaga nilai tukar rupiah dan penyelamatan ekonomi Negara ini. Sayangnya, rapat ini berlangsung tertutup untuk umum.

Dari pantauan Liputan6.com, Jakarta, Rabu (7/10/2015), rapat kerja ini dijadwalkan mulai pukul 19.00 WIB. Sudah hadir Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara yang mewakili Gubernur BI Agus Martowardojo‎ yang sedang berada di Peru untuk mengikuti acara World Economic Outlook yang digelar oleh IMF dan World Bank.

"Rapat ini bersifat tertutup," kata Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI-Perjuangan, Andreas Eddy Susetyo di Gedung DPR, malam ini.‎

Sebelumnya, Gubernur BI Agus Martowardojo meminta kepada Komisi XI DPR RI agar pertemuan antara BI dan pemerintah untuk membahas langkah penyelamatan ekonomi Indonesia dapat berlangsung tertutup.

Hal tersebut menyusul rencana pemanggilan pemerintah dan BI.Gubernur BI, Agus Martowardojo dalam Rapat Kerja Anggaran Tahun 2016 mengungkapkan, dirinya memberikan apresiasi terhadap gerak cepat Komisi XI untuk membahas kondisi perekonomian terkini.

Dia mengakui, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) rutin menggelar rapat Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).

"Kami rekomen (pertemuan) itu bisa dilakukan. Lembaga ini dengan OJK, Kemenkeu dan LPS sudah menjalankan FKSSK secara efektif," kata Agus.

Namun satu permintaan Agus Martowardojo kepada Komisi XI DPR, Fadel Muhammad agar pertemuan tersebut berlangsung tertutup."Pembahasan dengan mengajak Menko Perekonomian akan terasa lebih lengkap. Kalau boleh, pertemuannya tertutup supaya segala hal yang sensitif tidak jadi spekulasi yang tidak kita inginkan," ucap Agus.

Ketua Komisi XI Fadel Muhammad pernah menegaskan bakal memanggil pemerintah dan Gubernur BI untuk membicarakan langkah-langkah otoritas fiskal dan moneter di tengah situasi perekonomian yang sulit ini.

"Paling lambat minggu depan kita akan panggil Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan kalau perlu ajak Menko Perekonomian. Diharapkan BI juga ikut serta. Kita mau tahu langkah-langkah apa yang akan diambil pemerintah menghadapi ekonomi Indonesia yang sudah diambang krisis ini," tegas dia.

Fadel mengatakan, saat ini pemerintah dan BI harus duduk bersama di depan anggota parlemen untuk mendiskusikan aksi nyata guna meredam situasi perekonomian melambat.

"Kalau mau undang Menteri Keuangan, Bappenas, OJK, Gubernur BI harus secepatnya dalam minggu ini. Sebab rupiah sudah tembus 14.000 per dolar AS. Ini tidak bisa hanya bicara elegan saja tapi butuh realisasi," pungkas Fadel. (Fik/Ahm)