Sukses

Rizal Ramli Kecewa Negosiasi Kontrak Freeport Dipercepat

Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai Indonesia punya posisi lebih unggul sehingga bisa dorong kontrak lebih baik.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli kembali melayangkan sindirannya kepada para pejabat pemerintahan. Kali ini dirinya menyindir pejabat-pejabat yang melakukan tindak korupsi.

Rizal Ramli menyampaikan hal itu ketika dirinya menceritakan nasib perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Ia menilai, tak seharusnya PT Freeport Indonesia menggali tambang emas di Papua tetapi dalam kenyataannya negara hanya menerima pendapatan sedikit dan masyarakat Papua masih tertinggal.

Tidak hanya itu, Rizal menilai, limbah tambang emas yang oleh Freeport dibuang ke sungai merupakan bentuk ketidak tanggung jawaban perusahaan terhadap kondisi lingkungan sekitar.

"Padahal di negara asalnya sendiri perusahaan besar merusak lingkungan hidup, BP itu tumpahkan minyak hukumannya berat sekali, tapi asing ini berani senak-enaknya mohon maaf, karena pejabat Indonesia ini gampang disogok," kata Rizal di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Selain itu, pemberian royalti ke pemerintah Indonesia yang hanya 1 persen, Rizal mengatakan, hal itu menjadi royalti tambang emas terendah jika dibandingkan tambang-tambang emas besar di negara lain, dimana royaltinya sebesar 6-7 persen.

Sementara mengenai perpanjangan kontrak Freeport, seharusnya perpanjangan kontrak itu dilakukan 2 tahun sebelum kontrak Freeport habis yaitu pada 2019. Namun Rizal mengatakan, ada pejabat-pejabat yang justru mengusulkan untuk perpanjangan kontrak Freeport diselesaikan 10 tahun sebelum kontrak habis.

"Pejabat seperti itu tidak mengerti teknis tentang negosiasi, kita harusnya memahami makin mepet, posisi pemerintah Indonesia lebih unggul sehingga kita bisa dorong kontrak lebih baik untuk bangsa ini," tegas Rizal Ramli.

Bentuk-bentuk sikap pejabat pemerintahan inilah yang menjadi faktor Indonesia sampai saat ini masih sulit untuk maju, masih sulit untuk memaksimalkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sebagai modal mensejahterakan masyarakat Indonesia.‎(Yas/Ahm)