Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bakal diperluas untuk usaha produktif. Mulai dari tenaga kerja Indonesia (TKI) hingga korban pemutusan hubunga kerja (PHK) bisa dapat KUR asal punya usaha produktif.
Dalam paket kebijakan ekonomi Jilid IV, Kamis (15/10/2015), disebutkan ada perubahan bagi sektor yang bisa menerima KUR. Sektor usaha produktif itu disebutkan dalam Peraturan Menko Perekonomian nomor 6 tahun 2015.
Baca Juga
Usaha produktif terseut meliputi beberapa sektor, misalnya pertanian, perikanan dan industri pengolahan dan perdagangan.
Advertisement
Lebih lanjut permenko tersebut menjelaskan, sektor pertanian meliputiseluruh usaha di sektor pertanian (sektor 1), seperti pertanian padi, pertanian palawija, perkebunan kelapa, pembibitan dan budidaya unggas, pembibitan dan budidaya sapi, jasa kehutanan
Sementara sektor perikanan meliputi seluruh usaha di sektor perikanan seperti budidaya rumput laut, budidaya udang, penangkapan ikan, jasa sarana produksi perikanan
Industri Pengolahan: seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan termasuk industri tempe dan tahu, industri pakaian jadi, industri anyaman, kerajinan, industri kreatif di bidang media rekaman, film, dan video.
Kemudian sektor perdagangan meliputi seluruh usaha di sektor perdagangan, tidak termasuk perdagangan barang impor, seperti perdagangan ekspor hasil perikanan, perdagangan dalam negeri beras, perdagangan eceran makanan dan minuman,
Lalu jasa-Jasa meliputi sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan, seperti penyediaan akomodasi hotel, rumah makan dan restoran,
Untuk sektor transportasi–pergudangan-dan komunikasi, seperti angkutan kota, angkutan sungai dan danau, jasa perjalanan wisata
Di usaha real estate meliputi usaha persewaan jasa perusahaan , seperti real estate perumahan sederhana, persewaan mesin pertanian, jasa konsultasi piranti lunak,
Jasa pendidikan seperti jasa pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi,jasa pendidikan luar sekolah
PErubahan permenko tersebut berdampak pada peningkatan dan perluasan akses usaha mikro, kecil, dan menengah sektor usaha produktif kepada pembiayaan lembaga keuangan dan dalam jangka menengah meningkatkan inklusi finansial, yang saat ini masih relatif rendah dibanding negara-negara tetangga.
Selain itu juga untuk peningkatan jumlah dan kualitas wirausaha meliputi peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, terutama akibat menurunnya beban bunga dan pertumbuhan ekonomi yang membaik melalui peningkatan kredit kepada berbagai sektor usaha produktif. (Alvin/Zul)