Di Hadapan Kyai Se-Jawa Barat, Menteri Rini Jualan KUR

Liputan6.com, Cirebon - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno hari ini mengadakan kunjungan kerjanya di Cirebon, Jawa Barat. Di Cirebon, Rini menyempatkan diri berjualan kredit usaha rakyat (KUR)

Rini mengunjungi Pesantren Buntet di Astanajapura, Cirebon. Di sana Rini menggelar silaturahmi dengan para Kyai dari beberapa wilayah di Jawa Barat. Acara silaturahmi ini juga dalam rangka HUT PT Rajawali Nusantara Indoensia (Persero) yang ke-51.

Acara tersebut juga dibarengi‎ dengan penyerahan program KUR yang melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, ke beberapa orang yang tinggal di wilayah pesantren. Adapun besaran KUR yang diberikan bervariatif, mulai dari Rp 5 juta hingga Rp 20 juta.

"Mohon maaf Pak Kyai, ini saya silaturahmi sambil jualan KUR, karena ini memang‎ program Pak Presiden," kata Rini di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (16/10/2015).

Dijelaskan Rini, program KUR yang dipromosikan‎ ini memiliki beberapa keunggulan di antaranya tingkat bunga yang cukup rendah hanya 12 persen dari sebelumnya mencapai 22 persen. Selain itu, pembelian KUR ini akan difokuskan untuk beberapa usaha salah satunya sektor pertanian.

Di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang melambat dan‎ kondisi ekonomi global yang belum pasti, dikatakan Rini, menjadikan program KUR ini dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

"Jadi nanti Pak Kyai kalau banyak warga sini yang mau KURbisa langsung hubungi BRI, karena ini program BRI," tegas Rini.

‎Seperti diketahui, pemerintah juga akan menjadikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu program prioritas pada tahun depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, KUR selama ini dinilai signifikan untuk mendorong pembiayaan pelaku usaha sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

"KUR akan menjadi program yang besar, dan akan melibatkan koordinasi strategis dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan,"ujar Darmin.

Menurut Darmin, program KUR juga sejalan dengan keinginan pemerintah mendorong keuangan inklusif. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi aliran dana asing dalam pasar keuangan domestik.

Lantaran, selama ini ketergantungan terhadap aliran dana asing juga dinilai membuat Indonesia rentan dengan imbas negatif dari krisis ekonomi global.

"Persoalan Indonesia adalah rentan dengan gejolak ekonomi dunia. Itu hulunya adalah karena kita terus mengundang dana asing masuk. Makanya kita bisa mengundang dana masyarakat. Kalau penanaman modal, sudah pasti kita perlu investor asing. Tapi apakah perlu sebanyak itu (peranan asing) dalam membeli saham?," ujar Darmin. (Yas/Zul)