Kemenkeu Bakal Sediakan Uang untuk Beli Saham Freeport

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara mengenai rencana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mencaplok saham PT Freeport Indonesia. Saat ini, prioritas utama divestasi saham perusahaan tambang emas raksasa itu masih ditawarkan kepada pemerintah pusat.

Demikian pernyataan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu, Sonny Loho saat ditemui usai Konferensi Pers di kantornya, Jakarta, Senin (19/10/2015).

"Pemerintah daerah juga bisa minta porsi kalau mau beli. Nanti yang mau dilepas berapa, yang bisa kita beli berapa. Mau share atau mau dibeli pusat sendiri. Tapi kalau untuk ini sih prioritas ada di pemerintah pusat," ujarnya.

Mantan Inspektur Jenderal Kemenkeu ini menambahkan, pemerintah pusat ingin mengalokasikan anggaran apabila saham Freeport Indonesia bisa dibeli. Hanya saja, Sonny mengaku, dalam hal tersebut melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Kita sih ingin sediakan anggarannya kalau memang bisa dibeli, tapi proses siapa yang terlibat kan ada juga Kementerian ESDM. Mungkin di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sudah melihat persisnya seperti apa, berapa yang bisa dibeli," papar dia.

Menurut Sonny, jika divestasi saham Freeport diambilalih pemerintah pusat melalui anggaran negara, maka Kemenkeu harus mengajukannya di pos Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN.

"Diajukan dulu, kalau tidak dianggarkan dalam APBN sekarang, ya diajukan sebagai PMN. Tapi kita belum tahu itungan angkanya berapa, karena Ditjen Kekayaan Negara belum terima disposisi dari Pak Menkeu," pungkas Sonny. (Fik/Zul)