Pansus Angket Pelindo II DPR RI Harus Undang Pakar Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Agar masalah korupsi pengadaan 10 mobil crane di PT Pelindo II menemui titik terang sehingga bisa segera terselesaikan, Panitia Khusus (Pansus) Angket Pelindo II DPR RI dinilai perlu mengundang pakar ekonomi dan bisnis yang mengerti cara kerja perusahaan plat merah tersebut.

Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali mengatakan, dengan mengundang para pakar, Pansus bisa mendapatkan masukan mengenai cara kerja BUMN, khususnya yang terjadi di PT Pelindo II.

"Saya rasa para pakar infrastruktur, yang terlibat dalam membangun ekonomi dan ahli di bidang BUMN harus diundang," ujarnya di Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Dia menjelaskan, selama ini Pansus Pelindo hanya fokus pada bidang hukum, sehingga tidak mendapat masukan mengenai kinerja Pelindo II dan BUMN yang menurutnya bekerja sesuai tugasnya.

Terlebih lagi, yang diundang dalam forum pansus itu adalah serikat pekerja Jakarta Internasional Container Terminal, yang memiliki konflik kepentingandengan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino. "Kalau isinya orang sakit hati semua ya susah," lanjutnya.

Terlepas dari masalah yang menimpa Pelindo II, menurut Rhenald, kinerja BUMN ini juga terbilang tidak buruk. Pelindo II sudah ada keberhasilan membangun dan menata Tanjung Priok. Upaya untuk membangun pelabuhan dengan ukuran yang lebih besar tanpa tambahan dana dari APBN pun sudah dilakukan.

Nantinya, Pelindo II juga akan bekerjasama dengan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, Jakpro untuk membangun pelabuhan raksasa, yang diberi nama Port of Jakarta. Rencananya, pelabuhan itu memiliki luas sekitar 2.500 hektar (ha).

"Sebentar lagi akan jadi tiga pelabuhan besar di Tanjung Priok tanpa tambahan uang negara, lebih tertata, income puluhan kali lipat bagi negara, operator kelas dunia bersedia tender dan membayar mahal," tandasnya. (Dny/Gdn)