Ini Cara Sektor Kelautan Hadapi Tenaga Kerja Asing saat MEA

Pelayaran perdana Kapal Patroli Cepat 38 Meter Aumunium usai peresmian di dermaga PT PAL Indonesia, Tanjung Perak Surabaya. Kapal ini merupakan pesanan Dirjen Bea dan Cukai.(Antara)

Liputan6.com, Jakarta Sektor pelayaran menjadi salah satu incaran pekerja asing saat Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) diberlakukan. Jika tak ingin kalah dengan tenaga kerja asing, kualitas pendidikan dan pelatihanuntuk sumber daya manusia di Indonesia harus ditingkatkan.

Direktur Akademi Pelayaran Niaga Indonesia (Akpelni) Semarang Achmad Sulistyo mengungkapkan, pihaknya berupaya memenuhi implementasi Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) Amandemen 2010 yang ditetapkan International Maritime Organization (IMO).

"Guna membendung serbuan dari luar negeri pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun depan, lewat berbagai pengadaan fasilitas dan perbaikan pendidikan," kata Achmad, di Jakarta, Sabtu, (24/10/2015).

Usaha lain adalah mematuhi peraturan dalam negeri yang berasal dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, tentang Petunjuk Teknis Penerbitan Pengesahan atau approval program diklat kepelautan pada lembaga diklat program pembentukan atau perguruan tinggi untuk mendapat sertifikat Ahli Nautika Tingkat III dan Ahli Teknika .

“Ada delapan syarat yakni sarana prasarana, pendidikan dan tenaga pendidikan, pengelolaan pendidikan, pembiayaan pendidikan, kompetensi kelulusan, kurikulum, sylabi dan bahan ajar, proses pelaksanaan diklat dan penilaian pendidikan," paparnya.

Salah satu pengembangan sarana prasarana lanjutnya, dengan adanya lima buah simulator. Program studi Nautika terdiri dari simulator RADAR dan ARPA, simulator ECDIS (electronic chart display information system), simulator GMDSS (global maritime distress safety system).

“Ini upaya penguatan untuk membentengi masuknya MEA tahun depan," pungkasnya. (Pew/Zul)