Ini Cara Fraksi Gerindra Jegal RAPBN Jokowi di Sidang Paripurna

Liputan6.com, Jakarta - Sidang Paripurna Pengesahan Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2016 sempat diwarnai kericuhan dari pendukung Fraksi Partai Gerindra. Partai oposisi pemerintah ini tetap menolak RUU APBN 2016 dengan berbagai alasan.

Dari pantauan Liputan6.com, Jakarta, Jumat (30/10/2015), sebanyak 10 fraksi telah menentukan sikap terakhir dalam Pembicaraan Tingkat II. Dari 10 fraksi, sebanyak 9 fraksi menerima dan memutuskan disahkannya RUU APBN menjadi UU APBN 2016. Sedangkan 1 fraksi dari Gerindra menyatakan meminta waktu dan penjelasan dari pemerintah untuk menyepakati hal tersebut.

Sembilan fraksi yang mene‎rima pengesahan RUU APBN 2016 menjadi APBN antara lain, fraksi PDI-Perjuangan, Golongan Karya (Golkar), Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nasional Demokrasi (Nasdem) dan partai Hanura.

"Untuk merumuskan redaksional atau lobi apa yang akan kita simpulkan walaupun kita tahu keputusan apa yang akan kita putuskan. Jadi barang sejenak atau diskors sampai pukul 19.00 WIB," tegas Pimpinan Sidang Paripurna sekaligus Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Dari pengamatan Sidang sejak pagi hari sampai sekarang, fraksi Gerindra berusaha menjegal dan menyandera RAPBN 2016 menjadi UU APBN 2016. Dalam penyampaian laporan hasil pembahasan RAPBN 2016 di Sidang Paripurna, fraksi Gerindra masih menolak APBN pertama yang murni disusun pemerintah Joko Widodo (Jokowi).

Fraksi di bawah kepemimpinan Prabowo atau rival Jokowi dalam bursa calon presiden 2014-2019 ini menolak secara tegas Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2016 kepada BUMN. Fraksi Gerindra berpandangan BUMN hakekatnya mampu menjadi agen pembangunan untuk menggerakkan ekonomi nasional dan memberi kontribusi terhadap pendapatan negara, bukan malah membebani APBN.

Fraksi Gerindra berpendapat PMN ini sebaiknya dialokasikan pada hal-hal yang langsung ‎pro rakyat, antara lain peningkatan alokasi dana desa, infrastruktur pertanian yang menjaga kedaulatan pangan dan penanggulangan kebakaran hutan dan pelestarian lahan gambut.

"Target penerimaan pajak tahun depan yang naik 14,82 persen sebesar Rp 1.356,76 triliun tidak realistis, mengingat kinerja pemerintah dalam menghimpun pendapatan negara pada tahun ini sangat rendah," terang Anggota Fraksi Gerindra Edhy Prabowo. ‎

Sementara Wakil Ketua Komisi VI Farid Al Fauzi mengaku kecewa dengan 9 dari 10 fraksi yang memberi catatan terhadap pemberian PMN ke BUMN. Pasalnya selama pembahasan suntikan modal ke perusahaan pelat merah, dia menegaskan, tak ada satupun fraksi yang menolak PMN.

"Saya sudah memberi waktu konsultasi, untuk diputuskan PMN, tapi dari pagu Rp 34 triliun PMN ke BUMN sebesar Rp 32 triliun disetujui secara utuh oleh fraksi. Ini didasari karena Komisi VI ingin punya BUMN yang tangguh di Indonesia. Tapi aneh fraksi yang kemarin gagah menerima PMN, lalu sekarang menolak ataupun mengkritisi PMN saat pengambilan keputusan RAPBN, ada apa ini?," papar Politikus dari Fraksi Hanura itu.

Di sela-sela pandangan fraksi Gerindra, tiba-tiba para pendukung partai ini membuat gaduh. Mereka bersorak sorai memberi dukungan terhadap wakil rakyat dari partainya yang sedang menyuarakan penolakan terhadap RAPBN 2016.

Puluhan pendukung yang duduk di Balkon Ruang Sidang Paripurna ini membawa pamflet bertuliskan "Tolak" hingga kebisingannya sempat dikendalikan Pamdal atau petupetugas keamanan DPR. (Fik/Ndw)