Pemerintah Ingin UKM Dapat Perhatian Lebih Saat Pasar Bebas ASEAN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, meminta supaya pelaku usaha kecil menengah (UKM) mendapatkan perhatian lebih ketika pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) berlangsung. Pasalnya, jika tak mendapat perhatian penuh maka pelaku UKM bakal kalah saing dengan pelaku usaha lain dari negara sekawasan.

"Di sini pentingnya pejabat pemerintah daerah, di samping tentu pejabat di pemerintah pusat. Sebagian besar ekonomi kita itu digerakan oleh UKM. Di negara lain begitu. Ya, di Singapura mungkin tidak terlalu banyak, tapi relatif di dalamnya besar. Filipina, Thailand, Malaysia dan sebagainya," kata dia di Jakarta, Rabu (4/11/2015).

Dia juga menambahkan, kelemahan pelaku UKM juga memiliki pasar yang terbatas. "Dan memang UKM itu salah satu ciri dasarnya adalah mereka pasarnya itu hanya di batas kabupatennya sendiri, hanya sebagian kecil yang memasuki wilayah provinsi dan nasional apalagi menembus pasar antar negara," jelasnya.

Darmin menuturkan perlu penguatan jaringan bagi UKM. Pemerintah menurut dia bisa memanfaatkan peran pemuda, apalagi pemuda saat ini cakap dengan teknologi.

"Kita perlu, pemerintah punya tugas dan tanggungjawab untuk membangun jaringan, membangun para pemuda kita yang sebetulnya canggih dalam gadget. Indonesia itu masuk di antara segelintir negara yang paling banyak menggunakan media-media modern," tuturnya.

Menurutnya, perhatian kepada UKM lebih penting. Berbeda dengan perusahaan besar yang bisa melakukan penyesuaian ketika MEA berlangsung.

"Kalau perusahaan besar saya yakin mereka punya kemampuan lebih mempersiapkan diri memasuki MEA. Akan tetapi UKM itu jangan sampai, karena pasti ada perasaan mereka, kenapa pemerintah main buka saja tapi merasa ditinggal untuk berhadapan di pasar, head to head dengan produk dari luar. Itu pasti akan terjadi," tandas dia. 

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara juga menyatakan bakal turut serta mendukung pemberdayaan usaha kecil menengah (UKM) guna semakin berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

Bahkan, ia pun yakin UKM tidak hanya mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan, melainkan juga ikut meningkatkan ketahanan ekonomi dalam negeri.

Bagaimana tidak, saat ini saja jumlah UKM di Indonesia kurang lebih sudah mencapai angka 55 juta. Pertumbuhan UKM yang semakin meningkat pesat di era perkembangan teknologi seperti saat ini tentunya mengundang perhatian pemodal asing.

Oleh karena itu, Rudiantara menegaskan bahwa UKM Indonesia sudah seharusnya dilindungi dari incaran para investor asing, khususnya bagi UKM-UKM yang sudah go online.

"Konteks e-commerce di sini tidak boleh masuk (investasi asing). Namun, lain halnya bagi yang sudah established (mapan). UKM justru berkontribusi bagi pertumbuhan dan ketahanan kita," tutur pria yang akrab disapa Chief RA.

Menurut pandangannya, bisnis swasta yang dijalankan oleh masyarakat pada saat sekarang terbagi menjadi tiga kategori, yakni startup, UKM, dan bisnis yang sudah mapan seperti Tokopedia, Bukalapak, dan masih banyak lagi. (Amd/Gdn)