Buat PNS, Dapat THR Lebih Untung Daripada Naik Gaji

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) menyatakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) lebih menguntungkan daripada kenaikan gaji tiap bulan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman mengatakan, keuntungan tersebut dilihat dari nominal yang diterima PNS. Memang, pada tahun depan PNS tidak mengalami kenaikan gaji.

Dia menocontohkan, misal untuk golongan IV dengan gaji pokok sekitar Rp 5 juta akan mendapat kenaikan sebesar Rp 3,6 juta pertahun dengan kenaikan gaji rata-rata  6 persen per bulan. Sementara, jika THR  tambahannya mencapai Rp 5 juta atau 100 persen.

"Yang jelas formula THR lebih menguntungkan untuk PNS. Kenaikan gajinya itu kisarannya 6 persen, kalau PNS golongan IV dengan gaji pokok Rp 5 juta naik 6 persen akan dapat Rp 300 ribu per bulan atau Rp 3,6 juta pertahun. Sedangkan melalui THR, PNS akan dapat 100 persen dari gaji atau Rp 5 juta," kata dia saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Kamis (5/11/2015).

Dengan gaji tersebut, jelas menurut Herman akan memacu kinerja PNS. Lantaran kesejahteraan akan tercukupi. "Otomatis dengan adanya manfaat lebih bagi PNS pasti akan nambah motivasi dan harapannya akan meningkatkan kinerja," tuturnya.

Pengamat Kebijakan Publik Yustinus Prastowo mengatakan, seharusnya hal tersebut ditinjau ulang. Lantaran, PNS sendiri telah mendapatkan THR pada gaji ke-13. Belum lagi, lanjut dia pemberian gaji ke-14 tidak menjamin peningkatan kinerja PNS.

"Jadi menurut saya, gaji ke-13 sebenarnya THR untuk pegawai negara. Kalau ada THR lagi saya kira, apalagi generalisir PNS tidak melihat kinerja apa sudah optimal sudah melayani publik dengan baik jadi pertanyaannya," kata dia.

Dia mengatakan, hal tersebut juga rawan terjadinya kecemburuan sosial. Menurutnya, jika tujuan THR untuk meningkatkan pelayanan publik, anggaran tersebut seharusnya untuk pembangunan fasilitas umum.

"Bisa jadi kinerja PNS beberapa tempat perbaikan, tapi kan masih dalam sorotan. Kalau swasta profesional kan tinggi, tapi itu bisa memunculkan kecumburuan, bukan semata kesejahteraan tapi populisme yang tidak sasaran. Daripada THR lebih baik menyediakan rumah sakit, transportasi publik," tandas dia.(Amd/Ndw)