Beri THR ke PNS, Pemerintah Siapkan Rp 7,5 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 7,5 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Kebijakan pemberian THR mulai berlaku di tahun depan sebagai kompensasi peniadaan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

"Kita alokasikan anggaran Rp 7,5 triliun untuk membayar THR PNS di 2016," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (6/11/2015).

Direktur Penyusunan APBN Kemenkeu, Kunta Wibawa Dasa Nugraha sebelumnya mengungkapkan, pemerintah akan meniadakan kenaikan gaji seluruh PNS dan menggantinya dengan pemberian THR di pemerintah pusat, daerah bahkan Kementerian/Lembaga Tinggi Negara, termasuk DPR.

"Semuanya dapat THR (DPR dan Lembaga Tinggi Negara)," katanya.

Kunta menambahkan, seluruh PNS termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri dan Lembaga Tinggi Negara akan mengantungi THR sebesar gaji masing-masing yang diterima setiap bulan. Sementara pemberian tunjangan tidak masuk dalam THR itu.
 
"THR yang diterima sebesar gaji saja. Tunjangan tidak dapat," tegasnya.

Dijelaskan Kunta, anggaran kenaikan gaji pokok PNS sama dengan alokasi THR untuk seluruh PNS. Dengan kata lain, tidak ada anggaran belanja pegawai di APBN 2016 yang bisa dihemat dengan kebijakan baru itu.

"Kenaikan gaji dan pemberian THR sama saja. Tapi ke depannya THR tidak berdampak pada kenaikan pensiun," ujar Kunta.

Diakuinya, jumlah uang yang diterima pensiunan PNS setiap bulan tergantung gaji pokok terakhir mereka. Artinya, efisiensi APBN melalui pemberian THR belum akan dirasakan dampaknya pada tahun depan saat kebijakan berjalan, melainkan di tahun-tahun mendatang.

"Kalau setiap tahun gaji pokok naik, maka besarnya pensiun akan naik juga sampai pensiunan itu meninggal, termasuk istri atau suaminya. Jadi untuk APBN tahun yang sama (anggaran) tetap sama, tapi untuk tahun berikutnya, kenaikan gaji akan menimbulkan beban lanjutan, kalau THR kan tidak," jelas Kunta.

Tujuan lainnya dari penerapan THR, sambungnya, pemerintah melaksanakan kewajiban kepada seluruh PNS untuk memberi THR. Namun Kunta tidak mau mengakui ketika ditanyakan mengenai apakah selama ini para PNS tidak menerima THR.

"Pemerintah melaksanakan kewajiban memberi THR pada pegawainya. Tapi beda dengan gaji ke-13. Karena gaji ke-13 itu adalah hak, karena kita menghitungnya 1 tahun ada 52 minggu, itu berarti sama dengan 13 bulan," ucap Kunta.   

Kebijakan pemberian THR hanya berlaku sementara, yakni berlaku pada 2016. Selanjutnya, kebijakan ini akan dievaluasi pelaksanaannya.

"Ini kebijakan tahun depan. Untuk tahun-tahun selanjutnya akan kita evaluasi lagi," tegas Kunta. (Fik/Ndw)