Liputan6.com, Lampung - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum mau memberikan Penyertaan modal Negara (PMN) untuk BUMN di APBN 2016. Dikhawatirkan, sejumlah proyek infrastruktur akan mangkrak karena tidak ada pendanaan, termasuk untuk tol Trans Sumatera.
Demikian diungkapkan Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Tbk I Gusti Ngurah Putra kala melakukan peninjauan proyek tol Bakauheni-Terbanggi Besar di Lampung, ditulis Sabtu (7/11/2015).
Baca Juga
"Karena kalau tidak ada PMN, proyek ini kan besar. Kapasitas Hutama Karya nggak bakal bisa," tutur Putra.
Advertisement
Meski demikian, Putra mengatakan, perseroan akan berupaya keras untuk menyelesaikan proyek ini. Untuk pengerjaan tahun ini, lanjutnya, tidak terpengaruh dari ditundanya pengucuran PMNÂ oleh DPR.
"2016 kan ditunda. Tapi untuk target ini jalan terus, karena kan tidak pakai PMN seluruhnya, kita leverate juga," katanya
Seperti diketahui, PT Hutama Karya, yang ditugaskan pemerintah untuk menggarap 4 ruas tol Trans Sumatera mengusulkan PMN sebesar Rp 3 triliun dalam APBN 2016. Namun, DPR belum mau menyetujui PMN rersebut sehingga tidak tercantum di APBN 2016.
Adapun 4 ruas yang ditugaskan kepada PT Hutama Karya adalah Medan-Binjai, Palembang Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar, dan Pekanbaru-Dumai.
Jalan Tol Trans Sumatera terbagi dalam empat koridor utama dan tiga koridor prioritas jaringan jalan tol:
Keempat koridor utama:
1. Bandar Lampung (Lampung)-Palembang (Sumatera Selatan) 358 km,
2. Palembang-Pekanbaru (Riau) 610 km,
3. Pekanbaru-Medan (Sumatera Utara) 548 km, dan
4. Medan-Banda Aceh (NAD) 460 km.
Tiga koridor prioritas pembangunan yakni:
1. Palembang-Bengkulu sepanjang 303 km,
2. Pekanbaru-Padang (Sumatera Barat) sepanjang 242 km dan
3. Medan-Sibolga sepanjang 175 km.
(Zul/Gdn)