Tol Laut Jokowi Perlu Subsidi Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah meluncurkan jaringan trayek tol laut belum lama ini. Realisasi program andalan Nawacita tersebut perlu mendapat perhatian, seperti pengadaan subsidi bagi jalur dari wilayah Timur ke Barat agar implementasi berjalan lancar.

Ekonom senior dari Universitas Indonesia (UI), Emil Salim mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas peluncuran tol laut dari barat ke timur. Tol laut diakuinya, menciptakan jalur angkutan kapal yang teratur dan terjadwal sehingga memacu feeder atau penunjang lain dan mendorong pertumbuhan daerah lain.

"Trayek yang kurang itu ke Merauke karena di sana kan sentra pertanian. Hasil komoditasnya perlu keluar. Jika ada kapal kargo yang mengangkut produksi dari timur ke barat melalui pendekatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), bisa menurunkan biaya karena return, ada return kargo yang selama ini kosong," ucapnya saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Menurut mantan Menteri Perhubungan era Orde Lama ini, pemerintah perlu mengalokasikan subsidi bagi pengangkutan kargo yang kerap mengalami kekosongan dari wilayah timur ke barat.

"Jadi misalnya ada 100 barang yang diangkut, dari barat ke timur 80 barang, dan 20 barang dari timur ke barat, maka subsidinya yang 20 barang itu," tegas Emil.    

Di samping itu, kata dia, tol laut akan menumbuhkan investasi pelabuhan dari asing maupun dalam negeri agar bongkar muat kapal jauh lebih cepat dan mengurangi dwelling time.

"Kapal kan menunggu di laut, lama. Jadi sandaran kapal harus diperluas supaya tidak perlu menunggu lama lagi," papar Emil.

Terpisah, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengaku belum mengetahui investasi pelabuhan yang sudah atau berniat masuk ke Indonesia pasca-peluncuran tol laut. "Saya belum tahu, tapi operator sudah mulai mengoperasikannya. Kita hanya menyiapkan infrastruktur, sementara kapalnya harus dikelola swasta," jelasnya.

Lebih jauh dikatakan Sofyan, pemerintah terus mendorong pengembangan kawasan industri melalui fasilitas insentif pajak dan sebagainya. Dengan begitu, kata dia, kawasan industri tersebut akan menjadi basis produksi. "Jadi nanti kapal yang balik dari timur ke barat ada barang yang diangkut," paparnya. (Fik/Ndw)*