Bidik 10 Juta Turis, Pariwisata Daerah Tertinggal Jadi Andalan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyatakan akan mendorong pariwisata di wilayah tertinggal. Hal itu mengejar target wisatawan mancanegara (wisman) yang ditetapkan pemerintah.

Direktur Pengembangan Sumber Daya Dan Lingkungan Hidup, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Faizul Ishom, mengatakan dengan langkah tersebut akan membantu pembangunan wilayah melalui pendapatan daerah.

“Kita harapkan melalui pengembangan pariwisata mampu mengatasi masalah-masalah mendasar pembangunan daerah dari penerimaan devisa atau pendapatan daerahnya,” kata dia dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Dia mengatakan, daerah tertinggal cukup potensial untuk menarik wisman. Maka dari itu, pemerintah melalui Badan Promosi Pariwisata Indonesia memiliki program guna meningkatkan potensi pariwisata di daerah tertinggal, yaitu green tourism, creative tourism, dan low season tourism.

“Kita akan menarik kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah tertinggal. Destinasi pariwisata yang banyak dipilih adalah laut. Nah, kami melihat, di Indonesia Timur sangat berpotensi karena ada banyak destinasi wisata bahari yang dapat ditawarkan, bahkan bisa menjadi ikon wisata nasional,” tuturnya.

Adapun beberapa tempat tersebut seperti, Raja Ampat, Pulau Alor, dan Pulau Ora di Maluku Tengah bisa dijadikan ikon wisata. Kemudian NTB, NTT serta Maluku Utara sebagian besar masih masuk kategori daerah tertinggal.

"Kawasan tersebut memiliki potensi pariwisata luar biasa yang dapat dikembangkan untuk mendongkrak perekonomian setempat," katanya.

Bupati Morotai, Yahya Hasan mengatakan untuk mengembangkan dan mempercepat pariwisata daerah di Morotai, pihaknya akan menyelenggarakan Sail and Expo Morotai 2016. Acara tersebut bakal terlaksana bertepatan dengan 2 tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yaitu 20 Oktober 2015.

Dia bilang, Morotai menghadapi beberapa kendala diantaranya adalah keterbatasan akses dan infrastruktur dasar, seperti jalan, transportasi, tempat penginapan dan sebagainya.

Yahya berharap pemerintah menetapkan Morotai sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) hal ini akan membantu untuk mengurangi keterbatasan infrastruktur tersebut. (Amd/Ndw)