Liputan6.com, Jakarta - Pencatutan nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam lobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia oleh oknum politikus DPR dinilai tidak akan memberikan dampak besar pada iklim investasi di Indonesia.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto mengatakan, memang hal ini menjadi berita besar lantaran Freeport merupakan perusahaan tambang dengan skala besar dan tak jarang menimbulkan polemik sebelumnya.
"Seharusnya tidak ganggu investasi, terkait satu investor saja. Memang ini investor kelas besar, makanya menjadi perhatian. Tapi kalau investor pada umumnya harusnya tidak ada dampaknya," ujarnya di Menara Kadin, Jakarta, Senin (16/11/2015).
Baca Juga
Meski demikian, ke depan Suryo berharap hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi. Pasalnya, kegaduhan yang ditimbulkan dikhawatirkan membuat tingkat kepercayaan investor terhadap pemerintah bisa terganggu.
"Tapi pemerintah juga harus mengupayakan untuk memperbaiki investasi di Indonesia, pemerintah harus melakukan penyempurnaan," tandasnya.
Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berencana untuk memberikan keterangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai adanya anggota DPR dan politikus yang mengintervensi perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.Â
Hal tersebut dibenarkan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan, Junimart Girsang. "Akan diserahkan menterinya langsung, soal adanya anggota DPR dan politikus yang intervensi Freeport," kata dia, Senin (16/11/2015).
Sudirman Said memang melempar pernyataan soal adanya politikus yang mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk melobi perpanjangan kontrak karya Freeport.
JK yang mendengar hal itu langsung berang. Ia marah karena namanya dicatut dan meminta agar Sudirman Said yang mengetahui informasi itu melaporkannya ke polisi.
Menurut dia, si menteri sudah memberi laporan tentang siapa tokoh politik yang mencatut nama kedua pemimpin tersebut kepada Jokowi dan dirinya.
"Tolong laporkan saja, yang mencatut nama saya dan bicara itu (minta jatah)," ujar JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu, 11 November lalu. (Dny/Gdn)*