Liputan6.com, Jakarta - Usai heboh dengan istilah "Rajawali Kepret", Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli menyatakan kebijakan revaluasi aset akan mengantarkan Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen dua tahun mendatang.
Era Rajawali bangkit akan datang dan Indonesia dapat mengalahkan ekonomi India maupun Filipina .Rizal menyatakan, pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi dari jilid I-VI yang akan merangsang pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, selain perombakan Kabinet Kerja yang dilakukan pada Agustus 2015.
"Jika dengan pakai cara biasa, ekonomi Indonesia bertumbuh 5,7 persen pada 2016. Tapi dengan paket kebijakan ini, ekonomi kita paling tidak akan tumbuh di atas 6 persen," tegas Rizal usai menghadiri Core Economic Outlook 2016 di Jakarta, Rabu (18/11/2015). Â
Advertisement
Ia menjelaskan, Indonesia berambisi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dua negara, yakni India dan Filipina dalam dua tahun mendatang. Kedua negara ini masing-masing mengecap pertumbuhan ekonomi 7,2 persen dan 7,3 persen.
"Dalam satu sampai dua tahun, kita akan kalahkan Filipina dan India yang masing-masing bertumbuh 7,2 persen dan 7,3 persen. Kita kalahkan dua negara itu sebagai negara paling cepat pertumbuhannya di Asia," tegas Rizal.
Ia mengatakan, target tersebut optimistis tercapai dengan paket-paket kebijakan ekonomi yang akan membawa dampak besar dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
Baca Juga
Dalam jangka pendek, pemerintah melakukan perubahan dengan mempercepat proses tender, penandatanganan kontrak sampai pelaksanaan proyek sehingga memacu penyerapan anggaran lebih maksimal. Upaya tersebut, sambungnya, diiringi implementasi paket deregulasi, seperti izin investasi di kawasan industri.
Ia mencontohkan, pengusaha yang ingin menanamkan modal dengan membangun pabrik berlokasi di kawasan industri, tidak perlu lagi izin AMDAL, dan izin lainnya karena sudah berada di kawasan industri.
Di samping itu, Rizal mengaku, pemerintah telah memangkas sepertiga perizinan ekspor dan impor barang di pelabuhan dari sebelumnnya 124 izin.
Secara tidak langsung, tambahnya, langkah tersebut akan mengurangi hambatan investasi dan bisnis. Dampak paling besar, ia menjelaskan, adalah kebijakan revaluasi aset.
Kebijakan tersebut pernah dilakukan 15 tahun lalu dan berhasil menyelamatkan PT PLN (Persero) dari kebangkrutan. Dirinya menceritakan, ketika itu, BUMN Kelistrikan ini mencatatkan modal negatif Rp 9 triliun, sedangkan aset hanya Rp 50 triliun.
"Secara teknis, PLN sudah bangkrut. Mereka minta uang ke pemerintah, tapi kami tidak mau. PLN kami suruh revaluasi aset dan hasilnya aset menjadi Rp 250 triliun. Selisihnya dimasukkan ke modal dari negatif menjadi Rp 104 triliun. Ini belum pernah perjadi di Indonesia bisa menyelamatkan BUMN Indonesia," terang Rizal.
Sayang, pajak yang harus dibayarkan dari revaluasi aset mencapai 30 persen. Itu artinya PLN harus membayar setoran kewajiban Rp 50 triliun. Perusahaan menyatakan tidak sanggup membayar dan akhirnya, pemerintah memberi keringanan untuk mencicil pajak tersebut selama 7 tahun.
"Nah kebijakan serupa juga dilakukan di tahun ini, revaluasi aset untuk BUMN dan perusahaan swasta. Pajaknya pun diturunkan, sehingga ini menjadi kesempatan bagi perusahaan. Kalau BUMN tidak memanfaatkan revaluasi aset, rugi dan swasta yang tidak ikut kebijakan ini tidak cerdas," ucap Rizal.
Ia menyebut, apabila PT Bank Negara Indonesia Tbk mengikuti revaluasi aset ini, maka ditaksir aset akan bertambah Rp 13 triliun dan CAR meningkat lebih dari 2,5 persen. "Jadi ini langkah rajawali bangkit, karena dampaknya sangat luar biasa besar. Kalau keuangan perusahaan sehat, maka dia mampu ekspansi dan diversifikasi," tandas Rizal. (Fik/Ahm)