3 Tahun Bangkrut, Nasib Karyawan Batavia Air Masih Tak Jelas

Pesawat Batavia Air dengan nomor penerbangan 7P597 tujuan Jakarta-Medan yang mengalami gangguan saat mendarat di Bandara Polonia Medan.Gangguan tersebut dikarenakan pengendali tidak berfungsi.(Antara)

Liputan6.com, Jakarta PT Metro Batavia atau Batavia Air sudah dinyatakan pailit atau bangkrut sejak putusan pengadilan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 30 Januari 2013. Namun, sudah tiga tahun berlalu, proses penyelesaian kebangkrutan tersebut masih belum selesai.

Kuasa Hukum Batavia Air Raden Catur Wibowo melalui keterangannya menjelaskan ada berbagai kendala. Dikatakannya, masalah utama adalah adanya penyusutan nilai aset Batavia Air.

"Dulu itu aset Batavia Air nilainya Rp 500 miliar, tapi kalau dihitung sekarang hanya tinggal Rp 60 miliar astnya," kata Catur, Kamis (19/11/2015).

Menurut Catur, penyusutan aset itu dikarenakan Kurator yang dipimpin oleh Turman M Panggabean dinilai lambat dalam menjual aset-aset yang dimaksudkan. Dicontohkan Catur yaitu aset berupa simulator pilot.

Simulator yang dimaksud harusnya memiliki nilai miliaran rupiah, namun karena tidak segera dilakukan penjualan, saat ini simulator tersebut tidak berfungsi dan tidak ada nilainya. Selain itu juga ada beberapa aset lainnya seperti mobil operasional dan beberapa pesawat.

Dari proses penjualan aset yang dilakukan Kurator sejak tahun 2013 sampai sekarang hanya membuahkan hasil sebesar Rp 4 miliar. Hasil penjualan tersebut telah digunakan untuk membayar hak-hak karyawan Batavia Air, meski belum keseluruhan.

"Tunggakan untuk karyawan saja itu Rp 150 miliar, ini baru dikasih Rp 4 miliar, karyawan Batavia itu ada sekitar 3200 orang, ini bagaimana nasib mereka?," papar Catur.

Untuk itu, Catur meminta kepada pihak kurator untuk segera melakukan penjualan aset-aset yang sampai saat ini masih memiliki nilai. Meskipun nantinya total aset yang di jual tidak memencukupi untuk memenuhi hak karyawan, Catur memakluminya.

"Ini harus segera di jual, aset Batavia itu setiap tahunnya ada penyusutan 20 persen, jadi dari 2013 itu sudah ada penyusutan 60 persen nilainya, jadi jangan sampai terus menyusut, kalau begitu ujung-ujungnya karyawan juga yang dirugikan," tutup dia. (Yas/Ndw)