Liputan6.com, Jakarta - Calon Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Perkasa Roeslani (RPR) memuji para anggota Kadin yang dinilainya semakin dewasa dalam proses pemilihan ketua umum periode 2015-2020.
Dirinya menilai, sejauh ini Musyawarah Nasional (Munas) yang tengah berlangsung dengan agenda pemiliki ketua umum Kadin berjalan secara demokratis, bersahabat, dan sesuai aturan yang berlaku.
"Sebagai calon ketua umum, saya serahkan sepenuhnya kepada pimpinan sidang Munas terpilih untuk melaksanakan proses pemilihan," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (24/11/2015).
Selain mengagendakan penetapan Dewan Pengurus Kadin periode 2015-2020 melalui mekanisme pemilihan ketua umum, Munas ini juga akan menetapkan Kebijakan Umum dan Program Umum Organisasi sebagai Garis Besar Kebijakan dan Program Organisasi Tingkat Nasional periode 2015-2020.
Baca Juga
Dalam proses pemilihan ketua umum, para utusan dari 34 DPD Kadin Provinsi se-Indonesia, akan memiliki masing-masing tiga hak suara. Serta 30 suara dari asosiasi anggota Kadin juga akan memberikan suaranya untuk memilih ketua umum. Sesuai aturan, ketua umum terpilih akan menggantikan posisi Suryo Bambang Sulisto, yang telah berakhir masa jabatannya.
Rosan juga mengklaim dirinya telah mendapat dukungan suara mayoritas, baik dari DPD Kadin Provinsi maupun Asosiasi anggota Kadin. Melihat hal tersebut dirinya optimistis kerja kerasnya selama 10 bulan terakhir akan membuahkan hasil maksimal pada Munas VII Kadin yang berlangsung di Bandung ini.
"Saya yakin, jika kita bekerja keras akan membuahkan hasil yang baik. Saya percaya itu. Jika saya dipercayakan menjalankan amanah, saya akan mewujudkan Kadin yang bersatu, bersahabat, dan bersatu," katanya.
Rosan mengungkapkan, tekadnya mencalonkan diri sebagai ketua umum Kadin dilandasi semangat untuk menjadikan Kadin sebagai pilihan pertama dan utama yang mewakili suara serta kepentingan dunia usaha beserta seluruh stakeholders.
"Dunia usaha sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional akan menjalin kemitraan erat dengan pemerintah dalam pembuatan dan implementasi kebijakan ekonomi di seluruh Indonesia," tandasnya. (Dny/Gdn)