RI akan Perjuangkan Percepatan Implementasi Paket Bali

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional (KPI) Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi menegaskan bahwa Indonesia akan terus memperjuangkan percepatan implementasi Paket Bali.

Pemerintah juga mengupayakan akses pasar bagi barang non-pertanian melalui kerja sama perdagangan multilateral.

"Pemerintah mengupayakan percepatan implementasi Paket Bali yang menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (26/11/2015).

Selain itu, kata Bachrul, beberapa barang industri Indonesia juga memiliki daya saing yang patut dibanggakan di pasar internasional.

Dengan demikian, selain barang pertanian, pemerintah juga berupaya memanfaatkan kerja sama multilateral untuk memperluas akses pasar barang non-pertanian.

Sebelumnya, beberapa isu pertanian, kepentingan Least Developed Countries (LDCs), dan perjanjian fasilitasi perdagangan telah disepakati dalam Paket Bali yang lahir pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 World Trade Organization (WTO).

Bachrul menegaskan posisi pemerintah Indonesia tetap tegas menempatkan pertanian sebagai sektor strategis dalam pembangunan. Sektor ini masih menjadi sumber mata pencaharian mayoritas tenaga kerja di Indonesia, sumber penyedia pangan guna menjamin ketahanan pangan, serta bahan baku industri.

"Penguatan sektor pertanian akan berdampak positif bagi upaya pengentasan kemiskinan dan mitigasi dampak perubahan iklim. Sementara barang non-pertanian Indonesia seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronik, otomotif, serta produk makanan dan minuman merupakan produk yang banyak diminta pasar dunia sehingga juga harus didorong pula akses pasarnya," kata dia.

Bachrul berharap negara-begara maju menyepakati isu yang menjadi kepentingan negara berkembang seperti isu pertanian ini.

"Pada KTM ke-10 mendatang, akan ada tingkat ambisi yang seimbang antara kepentingan negara maju dan negara berkembang sehingga akan tercapai kesepakatan, yaitu negara maju mendukung kepentingan negara berkembang dan sistem perdagangan multilateral," kata dia.

KTM ke-10 WTO sendiri akan diselenggarakan di Nairobi, Kenya, pada 15-18 Desember 2015 mendatang. Dengan disepakatinya Paket Bali pada KTM ke-9 WTO di Bali, Indonesia menjadi tonggak baru bagi WTO untuk mengatasi kebuntuan Doha Development Agenda (DDA) pada 2001 serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan multilateral.

"Berkembangnya perekonomian, meningkatnya taraf hidup, dan munculnya tuntutan baru diharapkan negara berkembang dapat memperkuat peranannya dalam perdagangan internasional," ujarnya. (Dny/Nrm)**