Butuh Rp 3,8 Miliar untuk Pakai Konsultan Independen Blok Masela

Liputan6.com, Jakarta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menganggarkan Rp 3,8 miliar untuk menggunakan jasa konsultan independen berkualitas internasional.

Kepala SKK Migas ‎Amien Sunaryadi mengatakan konsultan independen tersebut tugasnya adalah mengkaji penetapan infrastruktur pengolahan gas menjadi gas alam cair (Liquid Natural Gas/LNG) yang berasal dari Blok Migas Masela di Provinsi Maluku.

Ada dua pilihan pembangunan infrastruktur tersebut, dengan kapal FLNG di tengah laut (off shore) atau didarat (on shore), dengan begitu gas dari sumur migas Masela disalurkan dengan mengunakan pipa ke darat.

"Kami sudah mempelajari banyak hal untuk merekomendasiakn. Dari Menteri, meminta dicari Konsultan independen untuk bahas floating atau on shore," ‎kata Amien, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/11/2015).

Amien mengungkapkan, untuk menggunakan jasa konsultan tersebut, anggarannya berasal dari Dipa SKK Migas sebesar Rp 3,8 miliar.

"Pendanaan dari DIPA SKK Migas. Karena ada permintaan Menteri ESDM," tutur Amien.

Dikatakan Amin, penunjukkan dan pencarian kandidat konsultan independen tersebut dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM dan SKK Migas. Dipastikan konsultan independen tersebut kompeten.

Selain konsultan, SKK Migas juga terus berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Maluku, yang dalam konsultasi tersebut, Pemda tidak mempersoalkan di mana fasilitas akan dibangun. yang terpenting adalah memberi manfaat pada pembangunan daerah setempat.

"Kami sudah diskusi, pemda, gubernur Maluku datang ke SKK Migas, Mereka tidak bicara onshore, yang mereka tanyakan apa yang berpengaruh dalam regional development," pungkasnya. (Pew/Zul)