Pembelian Helikopter Kepresidenan Dinilai Mubazir

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) akan memiliki alat transportasi udara baru yaitu helikopter buat Italia dengan jenis Westland AW-101. Helikopter ini akan menjadi kendaraan VVIP kepala negara untuk menjangkau wilayah yang sulit ditempuh dengan pesawat kepresidenan.

Namun rencana pembelian helikopter ini menimbulkan pro dan kontra. Selain harga yang tidak murah, PT Dirgantara Indonesia (DI) sebenarnya mampu membuat helikopter sejenis dengan kualitas yang sama dan dengan harga yang lebih murah.

Direktur Eksekutif Insitute for Development for Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, mempertanyakan tujuan dari pembelian helikopter ini. Jika tidak mendesak, maka pembelian tersebut dinilai hanya membuang uang negara.

"Sekarang apa pentingnya? Apa kepentingannya? Ini yang harus di pikirkan. Jangan hanya beli-beli saja, nantinya mubazir," ujarnya di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (01/12/2015).‬

Enny melanjutkan, helikopter tersebut dibeli dari produsen luar negeri. Padahal sebenarnya ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mampu membuat helikopter serupa dengan kualitas yang sama dan telah dipakai oleh beberapa negara lain.

Saat ini, PT DI yang bekerjasama dengan perusahaan pesawat kelas dunia, Boeing, telah mampu membuat helikopter dengan nama EC-725 yang merupakan pengembangan dari helikopter Superpuma yang selama ini digunakan oleh Presiden dan Wakil Presiden.

"PTDI itu bagus buatannya, kenapa harus beli pesawat luar negeri, jadi saya mau terangkan apa sih urgensinya pemerintah buat beli helikopter semahal itu," kata dia.

Oleh sebab itu menurut Enny, rencana pembelian helikopter tersebut terlalu ambisius. Pasalnya belum ada alasan yang dinilai tepat dari pembelian helikopter untuk kepala negara ini. ‪"Pemerintah sekarang terlalu ambisius, terlalu banyak target. Kenapa tidak step by step," tandasnya.‬

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sendiri sebenarnya tidak tahu perihal pengadaan dan dana yang dibutuhkan untuk membeli helikopter baru tersebut. "Coba ditanyakan ke Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU). (Soal dana) Enggak ngerti, tanyakan ke KSAU," kata Jokowi.

Dia menjelaskan, keputusan untuk melakukan pembelian merupakan tanggung jawab KSAU. Oleh karena itu, dia pun melimpahkan pada Marsekal Madya Agus Supriatna untuk menjelaskan persoalan tersebut.

Sebelumnya, TNI AU telah mengungkapkan alasan mengapa mereka membeli helikopter dari Italia tersebut. Kepala Dinas Penerangan TNI-AU Marsma Dwi Badarmantyo menjelaskan, pemilihan helikopter buatan Itali ini berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan sebelumnya.

"Awalnya kita ada beberapa pilihan, lalu akhirnya jatuh ke Agusta Westland. Karena tipe itu kita lihat mumpuni dari keamanan, kenyamanan, sepsifikasi, dan keamanannya."

Pembelian AW-101 ini dilakukan untuk menggantikan helikopter yang biasa digunakan Presiden dan Wakil Presiden, Super Puma. Helikopter ini umumnya sudah digunakan 25 tahun yang lalu.

Helikopter AW-101 tercatat memiliki standar pengamanan modern, seperti perahu karet dan sarana bantalan udara yang mengembang seperti air bag (kantong udara) saat terjadi benturan. 

‎Helikopter tersebut mampu mengangkut 13 penumpang dan memiliki kenyamanan, serta ruang kabin yang lebih luas dibandingkan helikopter Super Puma. "Baling-baling AW-101 ini ada 3, lalu engine juga ada 3, jadi otomatis daya jelajahnya lebih luas dari Super Puma," jelas Dwi. (Yas/Gdn)