Tambang Emas Terbesar Dunia Hingga Tunjangan PNS Jadi Sorotan

Liputan6.com, Jakarta - Informasi mengenai Freeport masih menjadi perbincangan hingga saat ini. Di tengah serunya sidang MKD mengenai kasus Freeport, artikel mengenai tambang emas terbesar di dunia pun masih menjadi sorotan.

Freeport Indonesia berada di urutan teratas untuk urusan tambang emas terbesar dunia. Selain artikel itu juga, ada artikel mengenai negara mana saja yang menjadi saingan terberat Indonesia kala memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) nanti, dan berita lainnya.

Berikut daftar berita paling populer di kanal bisnis Liputan6.com, seperti dirangkum Jumat (4/12/2015). Klik tautan judul untuk membaca berita selengkapnya.

1. Peringkat Tambang Emas Terbesar Dunia, Freeport ke Berapa?

Indonesia masuk dalam daftar negara yang punya cadangan emas terbesar di dunia, tak lain karena perusahaan penghasil emas PT Freeport Indonesia (PTFI). Bahkan Freeport punya tambang emas terbesar di dunia, dengan produksi di 2011 mencapai 1,44 juta ounce.

Situs mengenai komoditas emas, Orobel merilis 10 tambang emas terbesar di dunia, yang mana ada tambang emas Papua di dalamnya. Berikut daftar tambang emas terbesar dunia dikutip Selasa (1/12/2015).

2. 2 Negara Ini Paling Ditakuti Pengusaha RI Saat MEA

Jelang berlangsungnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan berlangsung pada awal tahun depan, produk makanan dan minuman Indonesia harus berjuang keras agar dapat bersaing.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan, saat MEA berlangsung nanti, produk makanan dan minuman Indonesia harus bersaing dengan produk sejenis dari Thailand dan Malaysia.

"Kita paling kalah dengan pertama dari Thailand, dan kedua dari Malaysia," ujarnya di Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Dia menjelaskan, saat ini produk makanan dan minuman Indonesia kalah jika harus bersaingan dengan produk Thailand.

3. Alasan Pemerintah Dongkrak Tunjangan PNS hingga Rp 26 Juta

Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) ‎sedang dalam kondisi jomplang antara pendapatan dan pengeluaran atau belanja, terutama karena rendahnya realisasi penerimaan pajak tahun ini.

Di tengah kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru menaikkan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) beberapa kementerian/lembaga hingga Rp 26 juta per bulan.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan kebijakan menyesuaikan tunjangan kinerja kementerian/lembaga terkait dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"APBN diarahkan untuk belanja barang, belanja pegawai, belanja sosial. Semua itu bagian dari pengelolaan APBN," ucap dia saat konferensi pers di gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (2/11/2015).(Zul)