YLKI: Subsidi Listrik Dicabut, Mudahkan Asing Miliki PLN

Jokowi Minta PLN Tunda Kenaikan Listrik — Petugas saat mengecek keadaan instalasi meteran listrik di Rusun Benhil, Jakarta, Jumat (9/1/2015). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menduga pencabutan subsidi listrik akan memudahkan pihak asing memiliki PT PLN (Persero).

Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, saat ini pemerintah melalui PT PLN (Persero) mulai mencabut subsidi listrik ‎secara perlahan. YLKI menilai PLN melepas tarif ke harga pasar dengan menggunakan formula pembentukan harga inflasi, harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dan kurs dolar, melalui beberapa golongan pelanggan listrik. Pencabutan subsidi diduga akan berlanjut ke golongan pelanggan lain.

"Karena subsidi sudah tidak ada semua, sekarang saja sudah ada rencana yang 900 Volt Ampere (Va) dicabut subsidinya," kata Tulus, dalam sebuah diskusi di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (6/12/2015).

Tulus menuturkan, pencabutan subsidi tersebut akan dijadikan batu loncatan untuk melepas PLN ke pihak asing (privatisasi).

"Catatannya ini ada batu loncatan privatisasi PLN keseluruhan. Kalau sudah tidak otomatis menarik bagi dia hukum keekonomian menarik sama asing," tutur Tulus.
‎

Tulus mengungkapkan, jika semua golongan pelanggan telah mengalami pencabutan subsidi listrik, maka akan memudahkan PLN dimiliki oleh pihak asing. ‎Mengingat tarif listrik sudah menguntungkan.

"Banyak asing yang ingin masuk, sebelumnya tidak tertarik karena sudah disubsidi. ‎Jangan sampai tarif ini menjadi sasaran empuk asing," ujar Tulus.