Anwar Nasution: Freeport Jadi Objek Pejabat Negara

Liputan6.com, Jakarta - Kasus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dengan Ketua DPR Setya Novanto yang menyeret beberapa pihak dalam kasus "Papa Minta Saham Freeport" dapat mengganggu iklim investasi di Republik ini.

Konflik semacam ini sangat dikhawatirkan investor asing sehingga membuat mereka berpikir ulang menanamkan modalnya di Indonesia.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Anwar Nasution geram dengan sikap para pejabat yang kerap kali ketahuan bermain sogok menyogok dan melakukan pemerasan, termasuk kepada penanam modal asing dalam hal ini PT Freeport Indonesia.

"Iklim investasi tidak benar, siapa yang mau investasi di sini kalau cuma buat diperas. Kok pejabat negara kayak garong, itu namanya perampokan, minta saham. Ini yang paling ditakuti investor luar negeri," tegas Anwar saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Selasa (8/12/2015).

Dia menuturkan, Freeport telah lama menjadi objek pemerasan dari pejabat negara yang hanya mengeruk keuntungan pribadi atas nama rakyat Indonesia. Jatah saham dari perusahaan tambang emas raksasa ini mengucur ke orang-orang yang berkuasa.

"Freeport jadi objek garongan pejabat negara. Yang dapat saham dulu itu adalah orang-orang yang dekat dengan Soeharto. Mereka memeras atas nama rakyat," ucap Anwar, Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.

Ia meminta kepada pemerintah agar bertindak tegas terhadap para mafia peminta jatah saham Freeport. Hal ini perlu dilakukan untuk membangkitkan kembali kepercayaan investor bahwa pemerintah Indonesia menjalankan penegakkan hukum dan sebagai bentuk komitmen melindungi investor asing yang ada di Indonesia.

Terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani mengungkapkan Freeport selalu menjadi sorotan seluruh elemen masyarakat karena merupakan perusahaan raksasa yang mempunyai tambang emas Grasberg, Papua.    

"Freeport ini pertambangan cukup seksi. Jadi kalau ada masalah catut mencatut, kita mestinya beretika," tegas Presiden Direktur PT Recapital Advisor.

Rosan menilai, tindakan pengatasnamaan Presiden dan Wapres untuk meminta bahkan sampai memeras Freeport dapat menjadi referensi buruk bagi Indonesia karena dianggap tidak mampu menjaga investasi asing yang sudah menanamkan modal dalam jumlah besar dan cukup lama berada di Negara ini.

"Kepentingan dan kedaulatan nasional memang harus didahulukan. Tapi kita juga harus menghargai investasi besar yang sudah ditanamkan di Indonesia. Jangan cuma ngundang investasi masuk, beri banyak insentif, tapi tidak dijaga. Itu bisa jadi referensi buruk buat kita," ucap Rosan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menunjukkan kemarahan mengenai perkembangan kasus pencatutan namanya oleh Setya Novantor. Dengan raut wajah serius, Jokowi meminta agar tidak ada pihak mana pun yang mempermainkan lembaga negara untuk kepentingan pribadi.

"Proses yang berjalan di MKD harus dihormati, tapi tidak boleh yang namanya lembaga negara dipermain-mainkan. Lembaga negara itu bisa kepresidenan, bisa lembaga negara yang lain," tegas Jokowi. (Fik/Ahm)

** Ingin berbagi informasi dari dan untuk kita di Citizen6? Caranya bisa dibaca di sini
**Ingin berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya, yuk berbagi di Forum Liputan6