JK: Semua Barang dan Jasa Bebas Keluar Masuk Saat MEA

Liputan6.com, Jakarta - Tak lama lagi, Indonesia bersama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lain akan masuk dalam kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Saat era ini berlangsung, produk-produk lokal akan bersaing dengan produk dari negara lain.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, kesepakatan untuk gelar pasar bebas antar negara ASEAN ini telah dibahas sejak 10 tahun lalu. Pada awal tahun depan pasar bebas mulai diimplementasikan sehingga siap tidak siap, Indonesia harus ikut bersaing dalam pasar bebas regional tersebut. "Itukan sudah bahas 10 tahun lalu. Inikan baru pelaksanaannya," ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (10/12/2015).

JK menggambarkan, saat MEA berlangsung nanti, barang-barang dan jasa dari berbagai negara di Asia Tenggara bisa dengan bebas keluar masuk ke negara lain di kawasan tersebut.

"Ya ASEAN community kan inti pokoknya adanya kebebasan lalu lintas barang, manusia, jasa antar ASEAN secara bebas. Kurang lebih begitulah. Dan beberapa persetujuan lainnya," kata dia.

Namun, JK meminta agar masyarakat tidak khawatir soal serbuan tenaga kerja asing ke Indonesia saat berlangsungnya MEA pada awal tahun depan. Dia meyakini hal tersebut tidak akan terjadi. "Masyarakat Ekonomi ASEAN, wah nanti tenaga asing banyak masuk ke Indonesia. Tidak akan," tutur dia.

Menurutnya, dengan standar gaji yang lebih rendah, para pekerja dari negara ASEAN lain tidak akan mau pindah dan bekerja di Indonesia. Pada umumnya pekerja akan menjadi gaji dan kesejahteraan yang lebih tinggi jika pindah pekerjaan.

"Selalu tenaga kerja bergerak dari daerah rendah (penghasilan) ke tinggi. Tidak akan dari tinggi ke rendah. Di Singapura jadi pekerja Rp 20 juta, di sini Rp 2 juta. Mana mau pindah," lanjutnya.

JK menyatakan, negara lain justru yang khawatir akan serbuan tenaga kerja Indonesia ke negaranya saat MEA berlangsung. Terlebih, jumlah usai produktif di Indonesia juga terbilang besar, sehingga butuh lapangan kerja yang lebih banyak.

"Justru mereka khawatir orang Indonesia berbondong-berbondong. Tidak ada sejarah di dunia ada serbuan (pekerja) dari penghasilan tinggi (ke rendah)," katanya.

Namun demikian, JK menilai Indonesia tetap butuh tenaga kerja asing yang ahli dalam bidang tertentu. Hal ini penting untuk mendapat alih teknologi dari negara lain.

"Yang ada hanya profesional, tetap kita butuh itu, tanpa itu. Anda larang itu, kita kehilangan teknologi. Namun tentu batasannya keahlian. Begitu banyak aturan yang ada," tandas dia. (Dny/Gdn)



**Ingin berbagi informasi dari dan untuk kita di Citizen6? Caranya bisa dibaca di sini

**Ingin berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya, yuk berbagi di Forum Liputan6