Energi Terbarukan Gagal Tercapai, RI Harus Bangun PLTN

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Energi Nasional (DEN) menegaskan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia baru bisa dilakukan apabila pemerintah gagal mencapai target pemenuhan energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025. Pembangkit nuklir dipilih sebagai solusi  kebutuhan pasokan listrik di masa depan.

Anggota DEN, Tumiran mengungkapkan, pemerintah diminta mengkaji pembangunan PLTN baik dari segala aspek, antara lain dari aspek kapasitasnya, keamanan suplai listrik, masalah emisi, keselamatan dan keekonomian.

"Kita menunggu kajian dari pemerintah soal ini, karena kita masih mengutamakan energi terbarukan. Bisa tidak pemerintah mencapai target penggunaan energi terbarukan 23 persen di 2025," ujar dia saat Diskusi Publik Mengutamakan Gas Untuk Kebutuhan Dalam Negeri,di Jakarta, Jumat (18/12/2015).  

Jika pemerintah tidak mampu mencapai target penggunaan energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025, Tumiran mengaku, pembangkit nuklir adalah sumber daya energi pengganti energi terbarukan untuk memenuhi pasokan listrik supaya terhindar dari krisis energi.

"Kalau tidak bisa mencapai target, dengan mempertimbangkan pasokan listrik, masalah emisi dan keekonomian, maka nuklir opsi yang harus dipilih, tidak bisa tidak," tutur Tumiran.

Tumiran mengaku, belum dapat memperkirakan apakah target penggunaan energi terbarukan dapat terealisasi penuh pada 2025. Pembangkit nuklir dapat dimasukkan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) apabila target energi terbarukan gagal tercapai. RUEN ini disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres).

"Kita belum tahu bagaimana energi terbarukan, tapi kalau bisa mencapai target, ngapain mikirin nuklir. Opsi nuklir harus dimasukkan dalam RUEN, jadi ini lagi di exercise sehingga perlu menunggu Perpres. Sekarang lagi difinalisasi, mudah-mudahan bisa jadi bulan ini kalau Presiden ada waktu," jelas dia.

Indonesia sebelumnya telah kebanjiran tawaran membangun PLTN dari berbagai negara Rusia, Amerika Serikat Iran, tapi Tumiran menuturkan, keputusan pembangunan pembangkit nuklir tetap ada di tangan pemerintah.

"Itu terserah saja mereka mau mendekati kita, yang penting keputusan ada di Indonesia," pungkas Tumiran. (Fik/Ahm)

**Ingin berbagi informasi dari dan untuk kita di Citizen6? Caranya bisa dibaca di sini
**Ingin berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya, yuk berbagi di Forum Liputan6