Sukses

Mendag Sambut Positif WTO Hapus Subsidi Ekspor Pertanian

Penghapusan subsidi ini akan dimulai negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang akan melakukannya di akhir 2018.

Liputan6.com, Jakarta - Negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) menyepakati untuk menghapus subsidi ekspor produk pertanian. Penghapusan subsidi ini akan dimulai negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang akan melakukannya di akhir 2018.

Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong menyatakan Indonesia menyambut baik hasil pertemuan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) WTO di Nairobi, Kenya tersebut. Pasalnya selama ini hanya negara-negara maju yang mampu memberikan subsidi langsung bagi ekspor produk pertanian negaranya.

"Yang namanya subsidi ekspor adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh kita tidak secara langsung menyubsidi ekspor apalagi pertanian. Secara umum kami menilai (penghapusan subsidi) itu baik. Terus terang yang cendrung menyubsidi ekspor adalah negara kaya yang punya banyak uang, punya banyak senjata dan kasihan bagi negara negara berkembang yang tidak menyubsidi ekspor pangan," ujarnya Jakarta, Senin (21/12/2015).

Menurut dia, kebijakan subsidi oleh negara maju semacam ini justru menjadikan persaingan antar produk pertanian menjadi tidak sehat. Sebab, dengan adanya subsidi, produk pertanian bisa lebih murah.

"Jadi itu salah satu contoh persaingan tidak sehat di mana pelaku yang kaya raya menyubsidi ekspor melawan negara berkembang yang sulit menyubsidi," kata dia.


Thomas mengungkapkan, selama ini negara-negara di dunia mengenal subsidi langsung ke produk ekspor dan subsidi tidak langsung yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan industri berorientasi ekspor.

"Harus dibedakan ada namanya subsidy export, ada namanya domestic support. Jadi reformasi yang disampaikan di WTO belum menyentuh domestic support. Nah itu lebih emosional lagi, kan umpanya kalau menyentuh ke domestic support itu juga akan menyentuh ke kita punya subsidi pupuk. Tapi kita nggak mau berantem soal itu sementara ini," jelasnya.

Namun terlepas itu, Thomas menilai kesepakatan soal penghapusan subsidi produk ekspor pertanian ini merupakan suatu kemajuan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dengan ini diharapkan juga akan mengurangi adanya distorsi di sektor perdagangan antar negara.

"Saya kira itu kemajuan cukup besar karena kurangi distorsi perdagangan dan pertanian di seluruh dunia dengan semua negara meletakan senjata terkuat dan kaya dengan kurangi subisidi ekspor," tandasnya.(Dny/Nrm)