Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah mengeluarkan fasilitas bebas visa atas 174 negara sampai dengan saat ini. Sementara ada permintaan asas kesetaraan atau resiprokal bahwa negara tersebut dapat menerbitkan kebijakan serupa bagi warga Indonesia.Â
Â
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengakui jika Indonesia tidak memperoleh fasilitas bebas visa dari ratusan negara tersebut. Namun hal ini justru disyukurinya.Â
Â
"Tidak resiprokal, tapi saya malah gembira mereka tidak berikan resiprokal," kata Rizal di kantornya, Jakarta, Senin (21/12/2015).Â
Â
Menurut Rizal, jika warga Indonesia dapat bebas masuk dan melancong ke ratusan negara tersebut, malah akan menggerus devisa Indonesia.
Â
Padahal dalam lima tahun ke depan, pemerintah mematok target meraup devisa dari sektor pariwisata hingga US$ 20 miliar dari sekarang ini US$ 10 miliar.Â
Â
"Kalau Indonesia bisa bebas ke seluruh dunia, maka bisa keluyuran semua. Nanti devisa malah negatif. Kita bersyukur tidak diberikan bebas visa," ujarnya.Â
Baca Juga
Â
Namun ia berjanji kepada seluruh rakyat Indonesia akan memperjuangkan asas resiprokal pembebasan visa ke berbagai negara di belahan dunia dengan satu syarat.Â
Â
"Saya janji kalau pendapatan per kapita masyarakat Indonesia sudah mencapai US$ 15 ribu, saya akan mengurus pembebasan visa bagi warga Indonesia," tegas Rizal. Â Â Â
Â
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp 10.542,7 triliun, dengan PDB perkapita atau pendapatan rata-rata penduduk Indonesia mencapai Rp 41,8 juta per tahun.
Â
Pendapatan rata-rata orang Indonesia menunjukkan kenaikan sejak 2012. PDB per kapita 2012 sekitar Rp 35,11 juta per tahun, lalu naik menjadi Rp 38,28 juta per tahun pada 2013.Â
Â
Jika dihitung dengan kurs dolar AS, setiap warga Indonesia tercatat hanya mengantongi pendapatan US$ 3.531,45 pada 2014. Angka ini lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar US$ 3.669,75.(Fik/Nrm)