Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha mendesak pemerintah segera memutuskan kepastian rencana pembangunan fasilitas pengolahan gas menjadi gas alam cair di Blok Gas Abadi Masela, Maluku.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Tetap Hulu Migas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Firlie Ganinduto.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Tetap Hulu Migas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Firlie Ganinduto.
Â
"Ini akan berdampak buruk terhadap industri migas nasional karena ketidakpastian dan bertele-telenya pemerintah dalam memberikan keputusan," jelas dia di Jakarta, Selasa (22/12/2015).
Menurut Firlie, ‎pemerintah harus fokus pada rencana awal pembangunan fasilitas tersebut, yaitu pengelolaan gas terapung (FLNG) di tengah laut (offshore).
Menurut Firlie, ‎pemerintah harus fokus pada rencana awal pembangunan fasilitas tersebut, yaitu pengelolaan gas terapung (FLNG) di tengah laut (offshore).
Â
Hal tersebut sesuai studi awal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
‎"Segera diputuskan saja sesuai dengan studi awal dari SKK Migas yaitu FLNG. Mereka melakukan studi bukan hanya sehari dua hari. Saya rasa studi sudah dilakukan secara komprehensif," tegas dia.
‎"Segera diputuskan saja sesuai dengan studi awal dari SKK Migas yaitu FLNG. Mereka melakukan studi bukan hanya sehari dua hari. Saya rasa studi sudah dilakukan secara komprehensif," tegas dia.
Baca Juga
Firlie menambahkan, jika pemerintah tidak segera memberikan keputusan maka nilai proyek akan berubah dan pembangunan fasilitas tersebut terancam mundur lagi.
"Lamanya waktu dalam membuat keputusan ini akan membuat economic feasibility dari proyek tersebut berubah, karena harga minyak fluktuatif serta masa kontrak PSC yang semakin pendek. Kita sekarang ini harus menyelamatkan industri hulu migas," pungkasnya.(Pew/Nrm)