Pengusaha Minta Kasus Pelindo II Tak Dikaitkan dengan Politik

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha logistik meminta agar kasus yang tengah menimpa mantan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, RJ Lino, tidak dikait-kaitkan dengan persoalan politik. Sebab jika tidak, maka masalah logistik di Indonesia dinilai sulit untuk diselesaikan.

Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita mengatakan, kasus yang tengah hinggap di salah satu perusahaan plat merah ini sarat dengan unsur politik terlebih saat pertama kali kantor Pelindo II digeledah Kepolisian sebelum akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Lino sebagai tersangka.

"Gara-gara RJ Lino yang memulai mencampuradukkan politik ke dalam logistik dimulai dari Lino yang menelepon beberapa menteri dan pencopotan Buwas (Budi Waseso) sampai Pansus Pelindo II. Urusan Politik sudah jauh memasuki ranah logistik dan politikus sudah mulai ikut campur," ujarnya di Jakarta, Jumat (25/12/2015).

Dia mengatakan, kegaduhan terkait kasus ini pun makin terdengar karena ada pihak-pihak yang dinilai tidak tahu apa-apa soal masalah logistik di Pelabuhan Tanjung Priok namun turut memberikan komentar.

"Bila RJ Lino taat hukum dari awal maka kegaduhan sekarang tidak akan terjadi. Kegaduhan ditambah dengan komentar-komentar dari pengamat mengenai kinerja Pelindo I tanpa tahu kondisi di lapangan yang sebenarnya. Para pengamat harus tahu bahwa tidak ada penurunan biaya pelabuhan selama Lino menjadi Dirut Pelindo II, jangan membuat penilaian yang subyektif yang membohongi publik," jelasnya.

Menurut Zaldy, jika ingin permasalahan logistik di dalam negeri bisa selesai, terlebih Indonesia akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), maka pemerintah diminta untuk memisahkan masalah logistik dengan politik.

"Pembangunan logistik untuk menurunkan biaya logistik makin jauh dari harapan karena politikus sudah mulai ikut campur dengan berbagai macam kepentingan. Dengan diberhentikannya RJ Lino kita harapkan bisa menghentikan kegaduhan politik di ranah logistik. Sudah cukup jauh intervensi politik ke ranah logistik dan harus dihentikan agar tidak menjadi contoh bagi para pelaku logistik supaya tidak menarik kekuatan politik ke dalam urusan logistik," katanya.

Selepas lengsernya RJ Lino dari jabatan Direktur Utama Pelindo II, Zaldy berharap pemerintah segera melakukan pembenahan bukan hanya di Tanjung Priok, tetapi juga pelabuhan lainnya sehingga Indonesia benar-benar siap menghadapi MEA.

"2016 harus dimulai dengan kerja keras dengan membuka lembaran baru, masalah logistik masih banyak sekali yang perlu dibereskan. Hubungan antara stakeholder pelabuhan dan logistik harus diperbaiki yang selama ini tegang karena sepak terjang dari RJ Lino," tandasnya. (Dny/Nrm)