Kaleidoskop Bisnis November: Buruh Meradang, UMP 2016 Diteken

Ilustrasi Upah Buruh (Liputan6.com/Johan Fatzry)

Liputan6.com, Jakarta - Setiap tahun, pemerintah bersama buruh dan pengusaha menetapkan besaran upah di masing-masing provinsi. Setiap kali pula, penetapan upah menuai pro dan kontra, antara pengusaha maupun buruh yang tak cocok dengan nilai yang ditetapkan.

Khusus pada tahun ini, pemerintah menetapkan penentuan upah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. Aturan ini sebagai jalan tengah karena melihat tarik ulur penetapan upah setiap tahunnya.

Tetap saja, PP tidak surut meredakan konflik penetapan upah yang selalu berakhir dengan aksi mogok para pekerja. Pengusaha pun menuai ancaman akan hengkang dari Indonesia bila penetapan upah tak sesuai dengan kemampuan mereka.

Dasar Penetapan UMP 2016

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertanggal 23 Oktober 2015 menandatangani PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Aturan ini yang menjadi dasar penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2016.

Dalam PP itu menyebutkan kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh. Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan keluarganya secara wajar.

Upah terdiri atas komponen seperti upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, menurut PP ini, besarnya Upah pokok paling sedikit 75 persen dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

“Upah sebagaimana dimaksud diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama,” bunyi Pasal 5 ayat (4) PP tersebut, melansir laman Sekretariat Kabinet (Setkab).

Adapun pendapatan non upah berupa tunjangan hari raya keagamaan. Selain tunjangan hari raya keagamaan, menurut PP ini, pengusaha dapat memberikan pendapatan non upah berupa bonus uang pengganti fasilitas kerja dan/atau uang servis pada usaha tertentu. Menurut PP ini, upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil.

2 dari 2 halaman