Hasil Lelang Dini, 6 Proyek Infrastruktur Dimulai Awal 2016

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pelelangan dini dan menandatangani paket pekerjaan tahun anggaran 2016. Hal itu dilakukan agar Ditjen Bina Marga memiliki waktu kerja selama satu tahun penuh.

"Upaya percepatan melalui pelelangan dini dan tanda tangan kontrak di awal tahun, kita mau tunjukkan ke publik, komitmen kita (Ditjen Bina Marga-red) mau kerja cepat," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hediyanto W. Husaini, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/12/2015).

Hediyanto menyatakan, yang paling diuntungkan dari lelang dini ini adalah masyarakat. Dengan lelang dini maka infrastruktur jalan dan jembatan akan terbangun lebih cepat dan bisa segera dimanfaatkan.  

Sebagai contohnya, pada arus mudik lebaran 2016, Ditjen Bina Marga menargetkan minimal ada 70 KM jalan tol baru yang sudah bisa difungsionalkan, meskipun mungkin kondisi sebagian belum rampung sepenuhnya.

Selama ini, pelelangan baru dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan, prosesnya membutuhkan waktu hingga 4 bulan, sehingga tanda tangan kontrak dan pekerjaan di lapangan baru dimulai mendekati tengah tahun.

Pagu anggaran Ditjen Bina Marga tahun 2016 sebesar Rp 45,2 triliun  yang dilelangkan sebesar Rp 29,6 triliun, sementara alokasi anggaran yang tidak dilelangkan sebesar Rp 15,5 triliun berupa pekerjaan yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak lanjutan, belanja pegawai, pemeliharaan rutin dan lain-lain.

Alokasi dana tersebut telah dilelangkan seluruhnya melalui lima tahap pelelangan dini yang telah dilakukan mulai Agustus hingga Desember 2015.

Hediyanto menuturkan, sebagai tindak lanjut pelelangan dini tersebut, pihaknya sudah akan melakukan penandatanganan paket pekerjaan 2016 pada 6 Januari mendatang.

"Tanda tangan senilai Rp14 triliun akan dilakukan secara bersamaan dari lima lokasi di Indonesia yaitu Medan, Surabaya, Banjarmasin, Manado dan Jayapura, dan akan kita saksikan bersama melalui teleconference dari Jakarta. Nanti Bapak Menteri akan memberikan arahan juga," sambungnya.

Banyak manfaat yang didapatkan dari proses percepatan kinerja Bina Marga tersebut. Ia menuturkan, menurut Hediyanto, pihaknya akan memiliki satu tahun penuh untuk bekerja tanpa diganggu proses administrasi pelelangan di tahun berjalan dari sisi internal.

Di sisi eksternal, seperti kontraktor misalnya, para pekerja lapangannya juga sudah bisa bekerja sejak awal tahun.

"Para pekerja kontraktor biasanya selama ini 4 bulan pertama mereka belum bekerja, belum ada gaji, sekarang kondisi tersebut tidak terjadi lagi. Kontraktor sudah mendapatkan kepastian pekerjaan dari bulan Januari," kata Hediyanto.

Program Strategis Bina Marga

Dalam kesempatan tersebut, Hediyanto juga menyampaikan di 2016, pihaknya akan terus melanjutkan program-program strategis seperti pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara timur, Papua, penanganan jalan lintas selatan Jawa, pembangunan jembatan-jembatan bentang panjang dan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dan tol Trans Jawa.

"Untuk jalan perbatasan kita akan buat lebih baik dari jalan Malaysia. Ini sedang kita lakukan, mudah-mudahan hasilnya sudah terlihat dalam dua tahun," ungkap dia.

Hediyanto juga menyebutkan pentingnya alokasi dana untuk pembebasan tanah. Ia menuturkan, lancar tidaknya konstruksi jalan juga dipengaruhi pengadaan tanah. Saat ini menurut dia, pemerintah semakin baik dalam upaya pembebasan lahan.

Masyarakat pun sudah bisa melihat dan merasakan kesungguhan dari upaya pemerintah untuk pembebasan lahan untuk pembangunan jalan.

"Tahun lalu, kita punya Rp 800 miliar  untuk tanah saja sulit menghabiskannya, tahun ini kita sediakan Rp5,1 triliun dapat kita pergunakan sangat cepat. Kita semakin terbiasa dengan proses tanah sehingga semakin cepat. Masyarakat juga bisa menikmati hasil ganti rugi yang sesuai. Kuncinya adalah kita bisa menepati janji ganti rugi ke masyarakat, sekali kita kecewakan mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan mereka,” tutur Hediyanto.

Alokasi dana pembebasan tanah sebesar Rp 1,4 triliun pada 2016. Jumlah tersebut disadari takkan mencukupi untuk mengganti biaya kebutuhan riil di lapangan. Untuk itu, Hediyanto menjelaskan pihaknya akan mempergunakan dana sisa-sisa lelang untuk keperluan pembebasan tanah. (Yas/Ahm)

**Ingin berbagi informasi dari dan untuk kita di Citizen6? Caranya bisa dibaca di sini
**Ingin berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya, yuk berbagi di Forum Liputan6