Catatan Kemenaker Lindungi Pekerja Sepanjang 2015

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) telah menempatkan tiga bidang utama yang menjadi pondasi dasar untuk pembangunan dunia ketenagakerjaan di Indonesia pada 2015.

Tiga bidang itu antara lain peningkatan kesejahteraan pekerja, perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dan peningkatan penyerapan angkatan kerja. Untuk memperkokoh pondasi itu, ada sejumlah peraturan dan rumusan program yang telah ditetapkan.

Menteri Tenaga Kerja, M. Hanif Dhakiri menuturkan, pihaknya telah menerbitkan beberapa aturan untuk memastikan kesejahteraan pekerja pada 2015. Aturan itu antara lain Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jaminan Hari Tua, PP tentang Pengupahan, PP tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian, PP tentang Jaminan Pensiun untuk pekerja, dan PP pengupahan.

"Berbagai aturan itu tujuan utamanya adalah memastikan kesejahteraan para pekerja. Bagi saya, posisi pekerja sangat strategis dalam upaya menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Karenanya, negara perlu hadir untuk melindungi keberadaan dan menjamin kesejahteraan para pekerja dengan aturan yang jelas dan pasti," ujar Hanif seperti dikutip dari keterangan yang diterbitkan, Kamis (31/12/2015).

Pihaknya juga mengkoordinasikan program sosial untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Ia menuturkam, logika kesejahteraan pekerja hanya dapat dicapai dengan upah tinggi adalah keliru.

Selain faktor upah, negara harus pula memberikan kemudahan untuk terpenuhinya kebutuhan hidup para pekerja secara layak.

"Karena itu, sebagai Menaker, saya terus mengkoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga lainnya agar dirumuskan program kegiatan yang menopang kesejahteraan para pekerja. Di antaranya adalah penyediaan rumah murah untuk pekerja, penyediaan saranya transportasi, penyediaan sekolah-sekolah yang terjangkau di kawasan industri. Dengan cara seperti ini, lebih menjamin kesejahteraan para pekerja terwujud," tutur Hanif.

Selama setahun ini, Hanif juga fokus melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Permasalahan TKI memang tak dapat diselesaikan dengan cepat. Karena itu, Hanif berupaya keras mengurangi masalah pahlawan visa ini.

Upaya tersebut antara lain yaitu penghentian dan pelarangan pengiriman TKI Informal ke Timur Tengah, Penghapusan biaya penempatan calon TKI oleh jasa perusahaan/PPTKIS, Penerapan transaksi non tunai untuk melindungi TKI, Penanggungjawab PPTKIS yang mendapatkan sanksi dilarang menjadi penanggungjawab kembali, Kenaikan Upah Minimum TKI Informal di Hongkong dan Singapura, Pemulangan 81,746 TKI dari Malaysia dan Pembentukan Layanan Satu Atap (LSA) untuk TKI di daerah-daerah.

"Penyelesaian dan kesejahteraan TKI akan terus saya lakukan agar nantinya tidak ada lagi TKI kita mendapatkan masalah dan perlakuan yang tidak baik di tempat kerja. Saya ingin para TKI ini bisa merasakan nuansa kerja yang sama seperti di negaranya sendiri mendapatkan kesejahteraan, perlindungan, dan keselamatan," kata dia.