Ini yang Jadi Kendala Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung

Liputan6.com, Jakarta - Konsorsium pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang dipimpin oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, menjadwalkan peletakan batu pertama (ground breaking) proyek tersebut akan dilakukan pada 21 Januari 2016 dengan lokasi Walini, Bandung. Namun meskipun dua pekan lagi sudah dilakukan peletakan batu pertama, proyek tersebut masih menyimpan beberapa persoalan yang harus segera diselesaikan. 

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengungkapkan, persoalan yang harus diselesaikan oleh konsorsium tersebut tak sedikit. Oleh sebab itu ia pun belum yakin apakah target peletakan batu pertama tersebut bisa terealisasikan atau tidak.

"Belum tahu  apakah 21 Januari bisa ground breaking atau tidak, wong banyak belum diselesaikan. Kalau apanya, banyak," kata Jonan seperti ditulis Selasa (5/1/2016).

Jonan mencontohkan, saat ini revisi izin trase belum diserahkan oleh para kontraktor. Jonan terpaksa menolak trase awal dan meminta untuk mengubahnya mengingat ada satu jalur yang bersinggungnan dengan jalur Light Rail Transit (LRT).

"Ada daerah di Jatibening itu berhimpitan dengan trase milik LRT, itu tidak bisa. LRT ini sudah saya tetapkan trase, jadi trase ini cari trase lain, apa bikin terowongan, apa bikin apa. Itu satu izin trase," tegas Jonan.

Tidak hanya itu, persoalan lain yang belum dilakukan adalah penyertaan bukti permodalan yang dimiliki perusahaan untuk membangun kereta cepat tersebut. Jonan menyebutkan modal yang harus dibuktikan minimal Rp 1 triliun.

Jonan menambahkan, jika izin trase tersebut disampaikan, Kemenhub wajib memberikan keputusan dengan jangka waktu paling lambat 14 hari setelah diserahkan.

"‎Wong laporannya Direktur Utama Wika ini bilang akan disampaikan tanggal sekian, ini akan disampaikan tanggal sekian, kalau akan kan belum. Kalau akannya banyak ya sudah, saya akan terbitkan kalau sudah terima," papar Mantan Dirut KAI itu.

Sebelumnya, dalam Rapat Terbatas (Ratas) mengenai kereta cepat yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (4/1/2016) kemarin, memutuskan untuk pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mulai pada 21 Januari 2015.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan meski saat ini masih terkendala perizinan dan pembebasan lahan, dengan kata lain, sebelum tanggal tersebut segala persoalan dapat segera diselesaikan.

"Intinya, proyek ini akan segera dijalankan pemerintah 21 Januari 2016. Harapan ground breaking bisa dilakukan. Perizinan sudah hampir selesai, harapannya 14 Januari 2016 perizinan sudah selesai semua," kata Pramono.

Sementara itu di kesempatan yang sama Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, Bintang Perbowo selaku pimpinan konsorsium menegaskan nantinya‎ keretea cepat ini akan diintegrasikan dengan LRT yang bakal dibangun menuju pusat kota Bandung.

Mengenai pembangunan LRT, nantinya pemerintah‎ Kota Bandung menyerahkan pembangunan LRT tersebut juga ke konsorsium pembangun kereta cepat. Untuk itu nantinya juga bakal ada Perpres penujukan konsorsium dalam pembangunan LRT itu.

"Kadangkala dari luar kota Bandung mau masuk bandung bisa-bisa 1-2 jam, sehingga dengan LRT mungkin hanya dalam hitungan menit. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan izin-izinnya, tinggal 1-2 hari ini‎," tegas Bintang.

Bintang menambahkan, penunjukannya untuk mengerjakan proyek LRT sepanjang 14 kilomter (km) diakuinya tidak akan sulit mengingat teknologi dan mejemen pengerjaannya tidak akan jauh beda dengan pengerjaan proyek kereta cepat. (Yas/Gdn)


**Ingin berbagi informasi dari dan untuk kita di Citizen6? Caranya bisa dibaca di sini
**Ingin berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya, yuk berbagi di Forum Liputan6