Pemerintah Siapkan Rp 100 Triliun untuk KUR 2016

20151120-Target-KUR-30-triliun-di-2015-Jakarta-AY — Pekerja tengah menyelesaikan pembuatan kursi dan meja di Jakarta, Jumat (20/11). Data Kementerian Koperasi dan UKM ketiga bank berupaya untuk mendorong penyaluran KUR kisaran Rp24-25 triliun hingga akhir tahun 2015. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada tahun ini mengalokasikan Rp 100 triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Anggaran ini meningkat lebih dari tiga kali lipat jika dibandingkan dengan target penyaluran KUR pada 2015 yang sebesar Rp 30 triliun.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan Bank Rakyat Indonesia (BRI) masih menjadi perbankan yang dominan dalam penyaluran KUR, yaitu sekitar 67 persen dari total anggaran yang dialokasikan pemerintah.

"Pada alokasi KUR 2016, BRI tetap dominan Rp 67,5 triliun. Untuk Bank Mandiri Rp 13 triliun, BNI Rp 11,5 triliun," ujar dia di Jakarta, Selasa (5/1/2015).

Untuk BRI, bank pelat merah tersebut akan menyalurkan Rp 61 triliun untuk usaha mikro, Rp 6 triliun untuk retail, dan Rp 500 miliar untuk KUR TKI.

Dengan demikian, total alokasi dana KUR yang ditargetkan pemerintah melalui BRI sebesar Rp 67,5 triliun.

Bank Mandiri akan menyalurkan Rp 1 triliun untuk usaha mikro, Rp 11 triliun untuk retail, dan Rp 2 triliun untuk KUR TKI, sehingga total penyaluran yang ditargetkan sebesar Rp 13 triliun.

Bank Negara Indonesia (BNI) akan menyalurkan Rp 500 miliar untuk usaha mikro, Rp 10 triliun untuk usaha retail, Rp 1,5 triliun untuk KUR TKI, sehingga total penyaluran KUR yang ditargetkan sebesar Rp 11,5 triliun.

Untuk Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada tahun ini akan disalurkan oleh Bank Kalimantan Barat (Kalbar) dan Bank Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar Rp 2,5 triliun dengan perincian untuk usaha mikro sebesar Rp 1,5 triliun dan Rp 1 triliun untuk retail.

Untuk bank umum lain, yakni Bank Sinarmas dan Maybank, mendapatkan alokasi penyaluran sebesar Rp 4 triliun dengan Rp 1,5 triliun untuk usaha mikro dan Rp 1 triliun untuk usaha retail.

Dan terakhir untuk lembaga keuangan non-bank (LKNB) sebesar Rp 1 triliun di mana Rp 500 miliar untuk usaha mikro dan Rp 1 triliun untuk usaha retail.

"Jadi BPD Rp 2,5 triliun, bank umum lain (bank swasta) Rp 4 triliun dan LKNB Rp 1 triliun. Jadi total Rp 100 triliun," ia menandaskan. (Dny/Nrm)**