Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan pemerintah tengah menjalin kerja sama dengan pemerintah Pakistan untuk melihat kemungkinan adanya pembelian beras dari negara tersebut. Namun sebelum ada kepastian soal impor beras dari Pakistan, pemerintah mengutus Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk melihat ketersediaan beras di negara tersebut.
"Sedang berjalan. Sudah tanda tangan MoU dengan pemerintah Pakistan, G to G (government to government). Sekarang Bulog lagi pelajari detail-detail teknis stok beras yang ada di Pakistan," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/1/2016).
Selain dengan Pakistan, menurut Thomas, Indonesia juga membuka peluang mengimpor beras dari negara lain, yaitu India. Saat ini, India menjadi salah satu negara eksportir beras terbesar di dunia. "Kami juga mendorong tanda tangan Mou dengan India karena negara tersebut eksportir terbesar beberapa tahun ini. Mereka ekspor US$ 3 - 4 miliar per tahun beras putih," kata dia.
Menurut Thomas, langkah impor ini merupakan salah satu contoh insiatif dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam menambah sumber pasokan beras untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. "Itu contoh inisiatif Kemendag untuk diversifikasi pasokan beras misalnya," lanjutnya.
Baca Juga
Namun dia mengungkapkan hingga saat ini proses kajian dan negosiasi terkait rencana impor ini masih berlangsung sehingga belum ada angka pasti mengenai jumlah beras yang akan diimpor, baik dari Pakistan maupun India. "Belum bisa katakan. Masih dalam proses tawar menawar dengan Pakistan dan India," tandas dia.
Sebelumnya, Kemendag menyatakan bahwa fenomena El Nino masih akan terus berlanjut sampai pertengahan tahun ini. Jika fenomena ini mengganggu pasokan pangan, pemerintah bakal membuka keran impor.
"El Nino itu di kuartal III 2015 sudah kita lewati. Tapi di Februari 2016 biasanya ada serangan kedua. Sejauh saya ketahui, misal di padi sudah berjalan musim tanam. Tapi kita harus waspada apabila terjadi gelombang kedua dan gagal panen," kata Thomas.
Pemerintah sendiri berupaya dalam menjaga pasokan pangan serta kondisi psikologi masyarakat. Namun dalam kondisi mendesak, pemerintah tak ragu membuka keran impor lagi.
"Di mana terjadi kenaikan harga dan kelangkaan stok, kami akan buka keran impor. Karena tidak mungkin korbankan kepentingan konsumen, kalau memang sudah tidak ada barang. Kami akan berkoordinasi erat dengan kementerian teknis baik Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian dan melalui rakor di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk menjaga stabilitas pangan,"jelasnya.
Thomas mengatakan, pemerintah sedang menyusun rencana dengan kementerian terkait untuk perencanaan pangan tahun 2016. Namun begitu, dia menegaskan pemerintah mengupayakan diversifikasi pangan. (Dny/Gdn)*
**Ingin berbagi informasi dari dan untuk kita di Citizen6? Caranya bisa dibaca di sini
**Ingin berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya, yuk berbagi di Forum Liputan6