Sudirman Said Minta Pegawai ESDM Pegang Amanah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan kekuasaan yang dimiliki oleh birokrasi hanya efektif dapat dijalankan jika dibangun di atas fondasi integritas dan kompetensi.

Sudirman menyampaikan hal itu saat membuka Rapat Kerja Tahunan ESDM  2016 (raker), di Padalarang, Jawa Barat yang dihadiri pejabat eselon I, II, dan III berjumlah 355 orang.

"Birokrat yang tidak kompeten tidak akan menghasilkan solusi. Birokrat yang korup dan tidak jujur akan dilecehkan masyarakat," kata Sudirman, dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa (12/1/2016).

Raker tersebut bertujuan untuk membangun kebersamaan dan pemahaman yang sama tentang target target jangka pendek dan jangka menengah Kementerian ESDM.

Sudirman menuturkan, eksistensi birokrasi ada karena kewenangan yang diberikan oleh publik melalui pemilihan atau penunjukan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundangan. Karena itu sesungguhnya kekuasaannya amat kuat.

Akan tetapi kekuatan itu menjadi lumpuh, kalau kekuasaan itu diperdagangkan, ditukar dengan suap dan segala macam kepentingan pribadi.

"Bagi kita yang mendapat amanah untuk menjadi pelayan publik, seharusnya menempatkan harga diri di atas segalanya, agar kita berwibawa dan dipercaya.  Agar kita tidak dilecehkan publik, dan dengan demikian  kewenangan dan kekuasaan yang kita pegang ini memberi manfaat maksimal bagi masyarakat luas.  Agar langkah-langkah pembenahan sektor ESDM dipercaya industri dan seluruh rakyat," ungkap Sudirman.

Dalam setahun terakhir, sejak Kabinet Jokowi-JK dibentuk, Kementerian ESDM telah melakukan berbagai langkah pembenahan.

Di bidang tata kelola (governance) telah dilakukan penyegaran 503 posisi pemimpin eselon I sampai dengan IV.  Mereka ada mengalami promosi, rotasi, dan puluhan orang mengalami demosi bahkan ada yang diberhentikan dari jabatannya.

Perizinan telah dipangkas hingga 60 persen, dan akan terus dirampingkan.  Hampir seluruh proses perizinan saat ini diurus oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bawah koordinasi BKPM.
Program eksplorasi terus didorong, begitu pun pembangunan infrastruktur migas. 

Stok BBM yang semula rata rata  tersedia antara 18 sampai 22 hari, kini telah meningkat menjadi 24 hingga 30 hari.  

Mata rantai pasokan ditingkatkan efisiensinya. Mata rantai perdagangan gas akan diefisienkan dengan menertibkan trader yang hanya bermodalkan izin dan alokasi, tetapi tidak membangun infrastuktur.

Program pembangunan Energi Baru dan Terbarukan terus ditingkatkan.  Berbagai kebijakan diperbaiki untuk mendorong investasi.  Dibentuk Center of Excellence Clean Energi di Bali.  PLN akan membentuk badan usaha khusus yang akan mengelola listrik berbasis EBT sehingga  Konservasi Energi akan digalakkan.

Pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW terus dijaga percepatannya. Tahun 2015 dari sisa 7.200 MW yang harus diselesaikan sudah beroperasi 50 persennya.  Dari 35.000 MW program baru,17.000 MW di antaranya sudah ditandatangani PPA nya.  

Di bidang Minerba, hilirisasi akan terus dijaga konsistensinya. Bisnis tambang batu bara dan mineral akan didorong untuk melakukan konsolidasi dan penyehatan. 3.900 lebih IUP yang tidak clean dan tidak clear akan ditertibkan.

"Semua ikhtiar pembenahan itu dimaksudkan agar pembangunan kedaulatan energi tidak dirongrong oleh para pemburu rente.  Praktik perburuan rente telah sangat akut terjadi di masa lalu, sehingga menyandera hak rakyat untuk mendapatkan akses energi yang luas dengan harga kompetitif," ujar Sudirman. (Pew/Ahm)


    

**Ingin berbagi informasi dari dan untuk kita di Citizen6? Caranya bisa dibaca di sini

**Ingin berdiskusi tentang topik-topik menarik lainnya, yuk berbagi di Forum Liputan6