JK: Indonesia Pernah Lebih Miskin dari Somalia dan Kamboja

Liputan6.com, Jakarta - W‎akil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menghadiri Dies Natalis ke-18 Universitas Paramadina, Jakarta. Dalam kesempatan ini, JK berkesempatan memberikan orasi ilmiah di hadapan mahasiswa dan dosen kampus tersebut.

Pada orasinya, JK menuturkan, Indonesia ‎telah berkembang dengan pesat bila dibandingkan dulu. Pada 1960, negara ini termasuk salah satu negara termiskin di dunia.

"PDB per kapita hanya US$ 85 pada akhir 1960-an, dan tergolong sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Bahkan lebih miskin dari Somalia dan Kamboja," kata JK di Jakarta, Rabu (13/1/2016).

JK menuturkan pada masa itu hanya 15 persen penduduk yang mampu menulis dan membaca dan mengenyam pendidikan. Sementara lebih dari dua pertiga penduduknya, hidup di bawah garis kemiskinan.

"Selama 4 dekade, Indonesia berhasil mentranformasi diri menjadi ekonomi terbesar ke-16," ujar dia.

JK mengatakan, kualitas sumber daya manusia meningkat secara signifikan sehingga Indonesia tergolong salah satu negara yang mengalami pertumbuhan indeks pembangunan manusia (human development index) yang tercepat di dunia.

Meski memiliki capaian yang baik, pemerintah‎ tidak akan duduk santai. Mantan Ketua Umum Golkar ini menegaskan Indonesia masih bisa mencapai tingkatan lebih tinggi. Indonesia juga harus mampu lepas dari middle income trap, seperti Cina dan India.

"‎Untuk melewati middle income US$ 18.000 per kapita pada 2030, kita harus tumbuh secara berkelanjutan lebih dari 10 persen per tahun selama 15 tahun ke depan," tegas dia.

JK juga menggarisbawahi agar manfaat dari pertumbuhan ekonomi dirasakan sebagian besar masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah.

"Jadi tantangan terbesar kita bukan hanya mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi mengupayakan pemerataan pembangunan terjaga," tegas dia.

‎Dalam acara ini, JK juga didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Kerja. Mereka adalah Menteri Pendidikan Anies Baswedan, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Menteri Perindustrian Saleh Husin, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil.(Silvanus/Nrm)