Pemerintah Bentuk Tim Khusus Kerja Sama Ekonomi Internasional

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sepakat membentuk tim khusus demi meningkatkan kerja sama ekonomi internasional. Kesepakatan itu dibentuk seusai digelarnya rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu (13/1/2016) ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan ada beberapa kerja sama ekonomi internasional yang menjadi target, seperti Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan European Unity-Comprehensive Economic Partnership (EU-CEPA).

‎"Kita juga bicarakan bahwa tim yang dibentuk antarkementerian ini membahas lebih dalam mengenai TPP‎ (Trans Pasific Partnership)," kata Darmin di kantornya.

Sementara itu, Dirjen Kerja Sama Perdagangan Internasional Bachrul Chairi menambahkan dalam tahap awal tim tersebut akan melakukan pengkajian mengenai IJEPA. Hal ini menjadi yang utama mengingat seharusnya kerja sama ekonomi Indonesia-Jepang ini dikaji kembali pada 2013.

Salah satu alasan pengkajian IJEPA adalah kurangnya manfaat bagi Indonesia jika dibandingkan dengan Jepang yang lebih agresif dalam menyerbu pasar Indonesia melalui perjanjian yang dibuat sejak 2008.

"Jepang kita ada permasalahan, setiap lima tahun ada perubahan pos tarif. Ada masalah karena yang dulu disepakati, dengan adanya kesepakatan itu menjadi berubah naik. Nah, untuk itu harus ada mekanisme yang kita harus pecahkan untuk disetujui serta dikembangkan menjadi suatu metode yang disebut dengan spliting metter dalam kebeacukaian," ia memaparkan.

Ia mengatakan tim ini nanti harus mampu dan berani melakukan perubahan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini semata-mata dilakukan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional.

Bachrul mencontohkan TPP. Kerja sama TPP juga akan menjadi bahan kajian mengingat saat kunjungan ke Amerika Serikat (AS), Presiden Jokowi sudah menyatakan ketertarikan untuk bergabung.

Namun Bachrul mengaku ini bukan hal yang mudah bagi Indonesia. Untuk bergabung ke TPP, harus ada beberapa kebijakan yang diubah.

"Misalnya kita ada UU mengenai state-owned company. Bahwa bumi laut udara dikelola negara untuk kepentingan bangsa banyak masuk pengelolaan BUMN. TPP menginginkan bahwa walau nanti ada BUMN, swasta mesti bisa bersaing. Jadi ada gap ketentuan yang harus kita rundingkan, masih cukup panjang semua aspeknya‎," kata dia.

‎Dengan berbagai kendala tersebut, Bachrul mentargetkan Indonesia siap bergabung dengan TPP paling cepat 2-3 tahun lagi. (Yas/Nrm)**