Pemerintah Diminta Hapuskan Pungutan Ekspor CPO

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah diminta menghapuskan pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang selama ini dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit.

Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban menilai, pungutan sebesar US$ 50 per ton untuk setiap CPO yang dijual ke luar negeri tersebut hanya menguntungkan pengusaha besar.

Pasalnya dana yang terkumpul tersebut lebih banyak digunakan untuk program mandatori pencampuran CPO ke biodiesel, di mana bahan bakar ini hanya diproduksi perusahaan-perusahaan pengolahan sawit skala besar.

"Pungutan ini seharusnya dihapuskan saja, karena ini hanya menguntungkan korporasi-korporasi besar. Jadi yang menikmati pungutan ekspor ini adalah pengusaha besar," ujarnya di Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Namun hal berbeda diungkapkan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Fadhil Hasal.

Menurut dia, pungutan ini dilatarbelakangi anjloknya harga CPO di pasar global yang saat ini rata-rata hanya sekitar US$ 600 per ton. Padahal sebelumnya harga CPO telah mencapai US$ 1.000 per ton.

"Kebijakan ini kan berawal dari jatuhnya harga CPO. Petani menjerit. Kenapa jatuh? Karena ada over supply dari Indonesia dan Malaysia. Kemudian, karena jatuhnya harga minyak, karena sejak 2007 harga CPO ikut tren harga minyak dunia. Sekarang kita tahu harga minyak di bawah US$ 30 per barel," tutur dia.

Menurutny‎a, salah satu cara agar harga CPO tidak terus merosot mengikuti harga minyak, maka alokasi untuk ekspor dikurangi dan penyerapan di dalam negeri harus diperbesar, yaitu dengan program mandatori pencampuran CPO ke biodiesel.

"Sekarang apa yang bisa dilakukan untuk bisa menahan harga CPO?. Salah satu caranya adalah bagaimana kita menahan atau mengurangi pasokan kita ke pasar global, kalau pasokan dikurangi otomatis harga bisa ditekan," kata dia.

Fadhil juga mengungkapkan, pungutan dari ekspor CPO ini bukan hanya untuk program mandatori pencampuran CPO ke biodiesel, tetapi juga untuk program peremajaan kebun kelapa sawit milik rakyat (replanting).

"Dengan adanya pengurangan pasokan ekspor kita dan digunakan untuk pasar nasional ya ‎harapannya harga meningkat. Dan nantinya akan untungkan semua stakeholder industri CPO, baik petani, eksportir, pedagang dan lain-lain," tandas dia. (Dny/Nrm)