Pemerintah Perluas Penyaluran Elpiji 3 Kg

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana memperluas penyaluran Elpiji subsidi atau Elpiji dengan ukuran 3 kilogram (kg) di 2016 ini.  Langkah perluasan penyaluran Elpiji ini sebagai cara untuk mengurangi pemakaian minyak tanah sebagai bahan bakar rumah tangga.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, saat ini masih ada beberapa wilayah di Indonesia yang belum bisa menikmati elpiji bersubsidi. Oleh karena itu Kementerian ESDM berencana untuk meratakan penyaluran Elpiji 3 kg.

"Apa saja rencana pemerintah di 2016 ini? Salah satunya memperluas penyebaran Elpiji 3 kg. Kalau melihat success story dari konversi minyak tanah ke Elpiji di beberapa wilayah, Kementerian ESDM ingin memperluasnya," kata Wirat, di Jakarta, Jumat (29/1/2016).

Wilayah yang menjadi incaran penyaluran Elpiji bersubsidi pada tahun ini adalah indonesia wilayah timur seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Papua dan beberapa kepulauan Riau. "Mulai tahun ini diperluas ke provinsi yang belum terkonversi Kami akan konversi ke sana," tutur Wirat.

Perluasan penyaluran paket perdana Elpiji tersebut membuka peluang bagi pengusaha untuk membangun fasilitas pengisian Elpiji di wilayah yang menjadi sasaran tersebut.

Selain itu, untuk menunjang program tersebut pemerintah akan membangun 4 depo pengisian Elpiji di Wilayah Timur Indonesia‎ yaitu Bima, Kupang, Wayame dan Jayapura dengan anggaran Rp 807 miliar.

"Untuk mendukung perluasan Elpiji di wilayah timur, anggarannya sudah disetuji oleh parlemen. Jadi untuk membangun empat depo itu, anggaran cukup besar, mencapai Rp 807 miliar," jelas Wirat.

Target volume penyaluran Elpiji bersubsidi 2016 ‎mencapai 6,6 juta Metrik Ton (MT). Volume tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang di angka 5,76 MT.

Peningkatan volume tersebut disebakan adanya penambahan paket perdana yang jumlahnya mencapai 1.128 juta buah dan peningkatan pertumbuhan penduduk Indonesia di 1,49 persen, dan paket perdana untuk program konversi bahan bakar nelayan. (Pew/Gdn)