Istana Bantah Ada PHK Massal di RI

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung membantah bahwa telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di Indonesia. Menurut Pramono, yang terjadi saat ini bukanlah PHK melainkan hanya rasionalisasi.

"Tidak ada PHK massal ya, yang ada rasionalisasi yang kemudian karena perpindahan lokasi," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/2/2016).

Pramono mengaku telah mengkonfirmasi hal itu ke beberapa pengusaha dan kementerian terkait‎ dan mereka menyatakan rasionalisasi tersebut juga sudah ditawarkan ke para buruh.

"Buruh itu sudah disuruh milih, mau ikut pindah atau tidak, kalau memang mau ya lanjut tapi kalau tidak ya terserah mereka," tegas Pramono.

Menurut Pramono, rasionalisasi pabrik tersebut menjadi hal yang wajar di era persaingan saat ini. Setiap perusahaan akan melakukan efisiensi demi meningkatkan daya saingnya.

Bahkan, dirinya memastikan PHK tersebut akan ditutup dengan beberapa industri yang masuk dalam program padat karya yang diluncurkan oleh Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) sampai saat ini.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. Ya tentu saja (ada yang di PHK), tapi jangan bilang massal,” katanya. Jangan kemudian belum apa-apa bilangnya PHK massal. Kalian tanya saja dulu perusahaannya,” tambah dia.

Darmin menuturkan langkah restrukturisasi yang diambil karena 2 perusahaan tersebut kalah bersaing dengan perusahaan Korea dan Cina. Ia menegaskan kalah bersaing di dunia industri berbeda makna dengan tidak mau investasi di Indonesia. “Jadi jangan selalu melihat itu sebagai karena enggak mau investasi di sini, bisa karena tidak bias bersaing,” ujar Darmin.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menambahkan pihaknya sedang melakukan kajian mendalam, apakah langkah restrukturisasi tersebut berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan. Ia menduga hal tersebut tidak terlalu berpengaruh karena saat ini sedang muncul tren perusahaan mikro.

“Karena usaha mikro kecil yang pemerintah sedang menggenjot yang tidak perlu bahan baku impor ini kan digenjot perizinan. Itu juga bisa menyerap,” tandas Suryamin.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan terdapat 13 perusahaan yang akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya pada Januari hingga Maret 2016 mendatang. Contoh perusahaan tersebut antara lain adalah Toshiba dan Panasonic, dengan total PHK 2.500 karyawan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membenarkan bahwa ada langkah restrukturisasi yang dilakukan dua pabrik elektronik raksasa, Panasonic dan Toshiba, di Indonesia. Imbas dari hal tersebut, ribuan buruh terkena PHK.

Kepala BKPM, Franky Sibarani mengaku telah memperoleh informasi bahwa Panasonic dan Toshiba melakukan restrukturisasi sebagai upaya efisiensi di tengah persaingan industri elektronik yang ketat di Tanah Air. (Yas/Gdn)